Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal akan melakukan kocok ulang (reshuffle) jajaran menterinya. Rencananya reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat, yaitu pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada 22 Mei mendatang atau setelah Hari Raya Idul Fitri awal Juni nanti.
Meski masa kerja Kabinet Kerja hanya tinggal lima bulan lagi, Jokowi kabarnya tetap akan mengganti beberapa Menteri karena sejumlah alasan dan pertimbangan.
Sinyal perombakan kabinet diungkapkan sendiri oleh Jokowi. Mengutip Koran Tempo Senin (29/4), Jokowi mengatakan tengah mempertimbangkan perombakan kabinet. Reshuffle akan dilakukan sebelum pengambilan sumpah Presiden RI terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada Oktober mendatang.
Dalam perombakan Kabinet Kerja untuk kelima kalinya ini, Jokowi membuka peluang masuknya sosok yang berlatar belakang politik untuk mengisi jabatan menteri. "Ada juga yang profesional," ujarnya.
(Baca: Istana Buka Peluang PAN dan Demokrat Masuk Kabinet Jokowi)
Kabar adanya rencana perombakan kabinet sebenarnya sudah berhembus satu pekan setelah Pemilu 17 April lalu. Tiga sumber Katadata.co.id di pemerintahan menyatakan Presiden memang mempertimbangkan penggantian beberapa menteri karena beragam faktor.
Alasan itu mulai dari beberapa menteri yang terancam kasus hukum, hasil Pilpres yang tidak terlalu menggembirakan kubu Jokowi, penilaian kinerja hingga pertimbangan strategis pembentukan kabinet baru pasca-pelantikan presiden terpilih Oktober mendatang.
“Kemungkinan Juni atau setelah Lebaran,” kata sumber tersebut, pekan lalu. Dengan mengganti menteri-menteri yang ‘bermasalah’ sejak dini, menurut dia, Jokowi ingin agar kabinet baru yang terbentuk pasca-pelantikan presiden terpilih Oktober mendatang akan dapat langsung bekerja.
Salah satu sinyal kuat perombakan kabinet adalah terancamnya sejumlah menteri oleh kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertama, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang terpapar kasus suap dana hibah Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI).
Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy didakwa telah memberikan suap Rp 400 juta kepada Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Mulyana dan dua stafnya, untuk memuluskan pencairan dana hibah yang diajukan Koni ke Kemenpora. Saat ini Imam berstatus sebagai saksi. Dalam persidangan Senin lalu (29/4), politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengaku menggunakan dana kementeriannya untuk ibadah umrah.
(Baca: Usut Kasus Suap, KPK Geledah Kantor Menteri Perdagangan)
Kedua, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita yang terseret dalam kasus dugaan kasus suap yang dilakukan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Dia mengaku mendapatkan uang Rp 2 miliar dari Enggar untuk mengamankan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang perdagangan gula kristal rafinasi melalui pasar lelang komoditas. Senin lalu, KPK menggeledah ruang kerja Enggar dan membawa sejumlah dokumen terkait lelang gula.
Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sempat dipanggil KPK. Dia menjadi saksi dalam kasus dugaan jual beli jabatan di kementeriannya yang melibatkan Ketua Umum Partai Persatuan pembangunan (PPP) Romahurmuziy. Lukman juga merupakan perwakilan PPP di Kabinet Kerja.
(Baca: Real Count Mencapai 51,49%, Prabowo Kian Sulit Kejar Jokowi)
Kinerja Ekonomi Kurang Baik Jadi Alasan Reshuffle
Kinerja ekonomi yang masih jalan di tempat dan menjadi sorotan pihak oposisi saat kampanye Pemilihan Presiden 2019 beberapa bulan terakhir, kabarnya juga menjadi pertimbangan Jokowi untuk merombak para Menteri di bidang ekonomi.
Beberapa ekonom juga mengusulkan hal yang sama. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal berpendapat sejumlah menteri ekonomi perlu diganti karena kinerjanya sangat membebani pemerintahan.
Dia merekomendasikan reshuffle tiga menteri yakni Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Ketiga sektor kementerian tersebut dianggap memiliki segudang masalah.
Di bawah Menteri Enggar, defisit transaksi berjalan mencapai titik terburuk dalam empat tahun terakhir pada 2018 lalu. Defisit disebabkan memburuknya kinerja perdagangan nonmigas, dibarengi meningkatnya impor.
(Baca: Ekonom Usul Jokowi Reshuffle Sejumlah Menteri Ekonomi)
Masalah yang membayangi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian adalah deindustrialisasi dan kisruh data pertanian. Persoalan kebijakan impor pangan yang tak dibarengi basis data yang jelas juga menyeret kementerian-kementerian ini.
Salah satunya mengenai ribut beras impor pada tahun lalu. Kemeterian Perdagangan dan Bulog saling lempar pernyataan mengenai perlu tidaknya keputusan impor beras. Bulog merasa impor tidak diperlukan karena produksi dalam negeri masih cukup. Sedangkan Kementerian Perdagangan menyebut impor beras dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di pasaran.
Sedangkan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyarankan sejumlah menteri yang perlu diganti adalah Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong.
(Baca: Heboh Indonesia Jadi Importir Gula Terbesar Dunia Jelang Pemilu)
Bhima menilai Enggar perlu diganti karena kebijakan impor tanpa disertai data dan defisit neraca dagang. Menurutnya, Menteri Perdagangan seharusnya dijabat seseorang yang profesional, bukan titipan partai.
Ia juga menilai Menteri Pertanian belum mampu mencapai swasembada pangan. Daya beli petani juga mengalami stagnansi sejak empat tahun terakhir.
Adapun BKPM dinilai gagal mendorong pertumbuhan investasi. Pada 2018, penanaman modal asing (PMA) melambat 8,8 persen. Akar permasalahannya diperkirakan berasal dari sengkarut sistem Online Single Submission (OSS) yang diluncurkan pada 2018 lalu dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Adapun Menteri Perindustrian dianggap belum mampu mencegah laju deindustrialisasi dengan kondisi pertumbuhannya terus merosot hingga di bawah 20 persen. "Saya pikir Menperin dan Mendag sebaiknya berasal dari profesional sehingga kerjanya fokus," ujarnya.
(Baca: Di Balik Anomali Rencana Ekspor Jagung saat Impor Masih Berjalan)
Di sisi lain, Bhima melihat persoalan keributan data pangan juga mencerminkan Menko Perekonomian yang kurang tegas. Ia mengakui Darmin memiliki rekam jejak yang panjang di dunia kebijakan ekonomi. Namun, dia menilai 16 paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah perlu diakselerasi.
Terkait isu perombakan kabinet ini, Katadata.co.id sudah mengonfirmasi pihak istana. Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika dan Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin belum mau memberikan komentar. Sementara Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan ada kemungkinan reshuffle kabinet sebelum pelantikan presiden bakal terjadi.
(Baca: Kabar Reshuffle Pasca Pilpres, Wiranto: Tunggu Penjelasan Presiden)
Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengaku belum mendengar kabar mengenai wacana reshuffle. Wiranto meminta semua pihak menunggu penjelasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Politisi Partai Hanura ini mengatakan Jokowi memiliki penilaian atas capaian saat ini dan membutuhkan tim untuk mengejar target mendatang. "Ditunggu saja penjelasan Presiden," kata Wiranto, Senin (29/4).
Empat Kali Reshuffle Kabinet Kerja
Jika rencana reshuffle terealisasi sebelum Oktober 2019, ini merupakan perombakan kabinet kelima di pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.
Reshuffle I
Reshuffle pertama dilakukan saat pemerintahan Jokowi-JK berjalan 10 bulan 12 Agustus 2015. Ada enam posisi menteri dan satu lembaga istana yang dirombak.
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Sofyan Djalil digantikan Darmin Nasution.
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam): Tedjo Edhy Purdijatno digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan.
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Indroyono Susilo digantikan oleh Rizal Ramli.
- Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan digantikan oleh Teten Masduki.
- Menteri Perdagangan: Rachmat Gobel digantikan oleh Thomas Lembong
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Andrinof Chaniago digantikan Sofyan Djalil.
- Sekretaris Kabinet: Andi Widjajanto digantikan oleh Pramono Anung.
Reshuffle II
Setahun setelah reshuffle pertama, Jokowi kembali merombak kabinetnya pada 27 Juli 2016. Banyak nama menteri dikeluarkan dari kabinet. Beberapa diantara nama tersebut saat ini menjadi pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Mereka diantaranya Sudirman Said, Ferry Mursyidan Baldan, dan Rizal Ramli, serta Anies Baswedan. Pada reshuffle kedua ada 13 posisi menteri yang dirombak dan penambahan dua wakil menteri.
- Menteri Koordinator Bidang Polhukam: Luhut Binsar Panjaitan dipindahtugaskan menjadi Menko Kemaritiman dan posisinya sebagai Menko Polhukam digantikan oleh Wiranto.
- Menteri Koordinator Kemaritiman: Rizal Ramli digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
- Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan digantikan Budi Karya Sumadi.
- Menteri PPN / Kepala Bappenas: Sofyan Djalil digantikan Bambang Brodjonegoro.
- Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro digantikan oleh Sri Mulyani Indrawati.
- Menteri ATR Ferry Mursidan Baldan digantikan Sofyan Djalil.
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Sudirman Said digantikan Ignasius Jonan.
- Menteri Perindustrian: Saleh Husin digantikan oleh Airlangga Hartarto.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Anies Baswedan digantikan oleh Muhajir.
- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT): Marwan Jafar digantikan oleh Eko Putro Sanjojo.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (PAN-RB): Yuddy Chrisnadi digantikan oleh Asman Abnur.
- Menteri Perdagangan: Thomas Lembong digantikan Enggartiasto Lukita.
- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): Franky Sibarani digantikan Thomas Lembong.
- Wakil Menteri Perindustrian: Franky Sibarani
- Wakil Menteri ESDM: Arcandra Tahar
Reshuffle III
Pada 17 Januari 2018 Jokowi mengganti posisi Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri karena ingin ikut Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur. Jokowi menunjuk politisi Partai Golkar Idrus Marham menggantikannya. Kemudian, posisi Kepala Staf Kepresidenan yang sebelumnya diisi oleh Teten Masduki digantikan oleh Moeldoko. Teten ditugaskan sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden.
Reshuffle IV
Pada 15 Agustus 2018. Menteri PAN-RB Asman Abnur dicopot karena Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai yang mengusungnya, keluar dari koalisi pemerintah. Posisinya digantikan oleh Syafruddin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Polri. Sembilan hari kemudian, Jokowi mengangkat Agus Gumiwang menjadi Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham yang mengundurkan diri karena telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.