Was-was Pengusaha Batu Bara Menghadapi Pengurangan Emisi

• Indonesia mulai mengurangi konsumsi batu bara untuk sektor kelistrikan pada 2025.
• Selama ini produksi batu bara Indonesia lebih banyak diekspor, terutama ke Tiongkok
• Untuk mempertahankan bisnis batu bara, para kontraktor mulai melakukan hilirisasi, di antaranya membangun pabrik DME sebagai pengganti LPG dan pabrik metanol.

Masa depan industri batu bara nasional akan terancam. Sejumlah negara termasuk Indonesia berencana mengurangi penggunaan komoditas tersebut demi target pencapaian nol emisi karbon. Kontraktor batu bara nasional pun harus putar otak untuk mengantisipasi hal ini.

Kelompok tujuh negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia atau G7 telah sepakat menghentikan pendanaan internasional untuk proyek energi batu bara, pada akhir tahun ini. Prancis berencana menghentikan listrik batu bara sepenuhnya pada 2022, sementara Italia dan Jerman menargetkan hal yang sama, masing-masing pada 2025 dan 2038.

Sementara Tiongkok yang selama ini menjadi pasar batu bara terbesar di dunia juga berencana mengurangi penggunaan komoditas tersebut mulai 2025. Sebanyak 49% impor batu bara Tiongkok berasal dari Indonesia.

Selama ini produksi batu bara Tanah Air memang lebih banyak diekspor, porsinya bisa mencapai 75%. Pemerintah hanya menetapkan alokasi khusus untuk kebutuhan batu bara dalam negeri (domestic market obligation/DMO) sebesar 25% dari produksi nasional. Dari total DMO tersebut, serapan di sektor kelistrikan mencapai 80%, sisanya 20% lagi untuk kebutuhan industri lain.

Dengan pengurangan konsumsi dunia, distribusi batu bara nasional akan mengandalkan pasar dalam negeri. Masalahnya, Indonesia juga melakukan hal yang sama. Pemerintah berencana menyetop pembangunan pembangkit batu bara mulai 2025. PLN pun akan mengganti pembangkit batu bara yang selesai kontraknya dengan pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan.

"Dalam peta jalan (roadmap) PLN, tahun 2060 kami sudah carbon neutral," kata Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Syahril kepada Katadata.co.id, Senin (31/5).

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan kontraktor batu bara memang sudah menyadari industrinya tidak akan bertahan lama. Tak hanya akibat kebijakan negara terkait lingkungan, suatu saat sumber energi batu bara yang tak dapat diperbaharui ini juga akan habis.

Saat ini pelaku usaha tambang batu bara masih menanti arah Kebijakan Energi Nasional yang sedang disusun pemerintah. Terutama setelah pernyataan larangan pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru setelah 2025.

Para kontraktor batu bara juga belum mengetahui bagaimana peta jalan (roadmap) pemerintah dalam mengejar target net zero emissions nasional. Makanya, mereka juga belum dapat memperkirakan nasib permintaan batu bara dalam negeri setelah 2025.

"Kami tidak bisa menebak-nebak. Misalnya di 2050 PLTU batu bara sudah zero, berarti kebutuhan batu bara dalam negeri sudah dapat dihitung kan," kata dia kepada Katadata.co.id, Rabu (2/6).

Tahun ini pemerintah menetapkan DMO sebesar 137,5 juta ton. Dari total DMO tersebut, alokasi untuk sektor kelistrikan mencapai 113 juta ton. Alokasi untuk pembangkit listrik ini lebih besar dari realisasi tahun lalu 105 juta ton.

Terkait kebijakan pembatasan konsumsi batu bara untuk pembangkit mulai 2025 hingga 2050, APBI belum bisa memperkirakan berapa besar dampaknya. Pelaku usaha masih perlu menghitung kembali berapa unit PLTU yang akan berkurang tiap tahunnya. Mengingat tidak semua PLTU langsung pensiun secara bersamaan.

"Apakah industri tidak boleh menggunakan batu bara 2045-2050? Kami harus tahu dulu arah kebijakannya," ujarnya.

Mengacu pada target yang tercantum pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) saat ini, produksi batu bara akan dipertahankan pada 400 juta ton per tahun hingga 2045. Dengan pernyataan pemerintah untuk menyetop izin PLTU baru mulai 2025 dan PLN yang akan menghentikan operasional pembangkit batu bara tersebut, apakah nantinya akan merevisi RUEN sebelumnya, atau batu bara tetap digunakan dengan melakukan hilirisasi.

"Apakah target 400 juta kalau tidak ada PLTU tinggal dipakai DME atau methanol, atau seperti apa?" ujarnya.

Tahun ini pemerintah malah menambah target produksi batu bara. April lalu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengeluarkan Keputusan No.66.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM No.255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri Tahun 2021. Dalam Kepmen ini, disebutkan target produksi batu bara tahun ini 625 juta ton. Angka ini lebih tinggi 75 juta ton dari target awal 550 juta ton.

Yang pasti, kata Hendra, permintaan batu bara baik domestik maupun ekspor masih akan cukup untuk satu sampai dua dekade ke depan. Mengingat negara seperti Tiongkok dan India mengurangi PLTU batu baranya secara bertahap.

PLTU yang dibangun hingga 2024 akan mulai beroperasi di atas tahun 2025. Artinya, kebutuhan batu bara masih akan bertambah dari pembangkit baru yang dibangun hingga 2024. Konsumsi baru bara untuk sektor listrik kemungkinan akan melandai setelah kebijakan penghentian izin PLTU baru pada 2025.

Menurut General Manager Legal & External Affairs PT Arutmin Indonesia Ezra Sibarani, kebijakan tersebut akan berefek pada proyek baru dalam kurun waktu lima hingga 10 tahun ke depan. Karena pembangunan pembangkit batu bara membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sejak dari tender hingga mulai beroperasi (Commercial Operation Date/ COD).

Arutmin akan menyesuaikan produksi tidak hanya dengan kebutuhan dalam negeri tetapi juga pasar ekspor. Arutmin juga masih optimistis sektor batu bara kedepannya masih tetap menarik karena salah satu sumber bahan bakar yang murah.

Terlepas dari rencana penghentian PLTU, pemerintah mendorong perusahaan batu bara melakukan hilirisasi, bertransformasi menjadi produk turunan yang dapat menyaingi energi bersih. Pemerintah memberikan royalti 0% untuk perusahaan yang melakukan hilirisasi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di sektor pertambangan. Makanya, agar bisa tetap bertahan, pelaku usaha batu bara mencoba melakukan hilirisasi.

Kaltim Prima Coal (KPC)

PT Kaltim Prima Coal merupakan kontraktor yang memproduksi batu bara terbesar di Indonesia, dengan total produksi 59,7 juta ton tahun lalu. Rencana pengurangan konsumsi batu bara di sektor listrik untuk menekan emisi akan sangat berdampak pada perusahaan Grup Bakrie ini.

Perusahaan batu bara di bawah PT Bumi Resources Tbk (BUMI) ini pun telah menyiapkan sejumlah transformasi bisnisnya. Salah satunya dengan proyek hilirisasi batu bara menjadi produk metanol (coal to methanol) yang akan dikerjakan KPC bersama dengan Ithaca Group dan Air Products.

Proyek yang dibangun di Bengalon, Kalimantan Timur ini ditargetkan bisa beroperasi pada 2024. Adapun kebutuhan batu baranya diperkirakan sekitar 6,5 juta ton per tahun. Ketika beroperasi, pabrik tersebut dapat menghasilkan 1,8 juta ton per tahun metanol.

Arutmin

Perusahaan tambang Grup Bakrie lainnya, PT Arutmin Indonesia siap melakukan transisi hilirisasi batu bara. "Rencana kami jangka panjang memang mengembangkan hilirisasi batu bara sesuai ketentuan pemerintah," kata General Manager Legal & External Affairs PT Arutmin Indonesia Ezra Sibarani.

Setelah mendapatkan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, perusahaan akan menjalankan kewajiban peningkatan nilai tambah atau hilirisasi batu bara. Kabarnya, Arutmin juga akan membangun pabrik coal to methanol di IBT Terminal, Pulau Laut, Kalimantan Selatan.

Rencananya, Arutmin akan memulai proyek gasifikasi batu bara pada tahun depan dan kini masih melakukan studi kelayakan. Perusahaan juga telah melakukan penjajakan kerja sama dengan beberapa pihak.

Bukit Asam (PTBA)

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) merupakan salah satu perusahaan pemasok batu bara terbesar untuk kebutuhan dalam negeri. Sekitar 54% produksi batu bara PTBA tahun lalu 24,8 juta ton dipasok untuk kebutuhan domestik. Padahal DMO yang ditetapkan pemerintah hanya 25%. Dari total batu bara untuk dalam negeri ini, mayoritas digunakan oleh pembangkit.

Sebagai perusahaan negara, PTBA tentu mendukung pemerintah menuju netral karbon di 2060. Namun, di sisi lain PTBA juga berupaya memenuhi kebutuhan pasar domestik demi ketahanan energi Indonesia. Makanya PTBA tetap tidak meninggalkan bisnis utamanya batu bara.

Sekretaris Perusahaan PTBA Apollonius Andwie mengatakan saat ini PTBA sedang menyiapkan diri untuk bertransformasi. Perusahaan negara ini juga sudah menyusun sejumlah strategi untuk pengembangan bisnis ke depan, di antaranya hilirisasi batu bara dan pengembangan bisnis energi baru dan terbarukan.

"Dengan strategi ini, PTBA meyakini bisa mengatasi tantangan fluktuasi permintaan batu bara dan persaingan dengan kehadiran energi baru dan terbarukan di masa mendatang," ujarnya kepada Katadata.co.id, Jumat (4/6).

Saat ini PTBA menggandeng Pertamina dan Air Product & Chemical Inc, menggarap proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) untuk menggantikan liquid petroleum gas (LPG). Proyek yang dibangun di Tanjung Enim ini akan menyerap 6 juta ton batu bara dan menghasilkan 1,4 juta ton DME per tahun. Proyek yang ditargetkan rampung pada 2024 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menurunkan emisi karbon di 2030.

Selain itu PTBA juga akan membangun pabrik karbon aktif di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, yang ditargetkan beroperasi 2023. Pabrik ini akan memiliki kapasitas 60 ribu ton batu bara yang menghasilkan 12 ribu ton karbon aktif. Karbon aktif dapat dimanfaatkan untuk penjernihan air, pemurnian gas dan udara, filter industri makanan, penghilang warna untuk industri gula dan MSG, hingga penggunaan di bidang farmasi sebagai penetral limbah obat-obatan agar tidak membahayakan lingkungan.

Adaro

PT Adaro Energy Tbk (ADRO) adalah produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia. Perusahaan milik Boy Thohir, saudara Menteri BUMN, ini menguasai setidaknya 31.380 hektare lahan tambang yang menghasilkan 54 juta ton batu bara pada 2020.

Dengan tidak meninggalkan bisnis batu bara, Adaro mengklaim akan berkomitmen dalam menghadirkan energi yang lebih bersih di Indonesia. Saat ini Adaro Energy berencana meluncurkan satu pilar bisnis kesembilan bernama Adaro Green Initiative. Pilar tersebut merupakan bisnis terbaru selain pertambangan, lahan, air, hingga modal.

Presiden Direktur Adaro Energy Garibaldi "Boy" Thohir mengatakan perusahaannya akan mendiversifikasi bisnisnya ke segmen energi yang lebih hijau dengan alasan untuk mendukung langkah pemerintah dalam menekan perubahan iklim. "Untuk itulah kami juga sekarang lagi terus membentuk pilar ke sembilan kita. Itu Adaro Green Initiative," kata Boy dalam diskusi secara virtual, Senin (19/4).

Meski demikian, Boy menegaskan Adaro tidak akan meninggalkan bisnis utamanya yakni batu bara. Apalagi beberapa negara pelanggan seperti Jepang, Korea Selatan, Indonesia sudah mulai mengkombinasikan batu bara dengan biomassa sebagai upaya menekan emisi.

Akhir tahun lalu Pertamina menggandeng Adaro dan PT Indika Energy (INDY) untuk kerjasama strategis gasifikasi batu bara yang akan diolah menjadi DME atau bahan bakar pengganti LPG. Nota kesepahamannya sudah ditandatangani pada 7 Desember 2020 lalu.