Antara Gaza dan Kepentingan Global: Pertaruhan RI di Dewan Bentukan Trump

Duduk di samping Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, Presiden Prabowo Subianto membubuhkan tanda tangannya di Piagam Dewan Perdamaian Gaza.

Penandatanganan dilakukan di sela-sela agenda World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1). Dengan ditandatanganinya piagam tersebut, maka Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza, lembaga internasional bentukan Trump.

Usai penandatanganan, Prabowo mengatakan bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian merupakan hal yang bersejarah. Dia juga menjelaskan alasan RI perlu bergabung dewan tersebut.

"Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” kata Prabowo, seperti disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Prabowo menyatakan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza akan lebih mengalir secara lebih signifikan. "Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta,” kata Presiden.

 Saat penandatanganan, Donald Trump, sempat mengatakan Prabowo dan Orban merupakan orang yang tangguh. Dia juga mengatakan, banyak negara telah menerima undangan untuk bergabung Dewan Perdamaian.

"Langkah pertama menuju hari yang lebih cerah bagi Timur Tengah dan masa depan yang jauh lebih aman bagi dunia sedang berlangsung," kata Trump saat berpidato sebelum penandatanganan Piagam.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia sudah terlibat sejak awal dan konsisten menyuarakan pentingnya perdamaian Palestina. Makanya Prabowo langsung memutuskan bahwa Indonesia harus terlibat dalam badan ini.

"Ini merupakan wujud dari langkah strategis, konstruktif, dan konkret dalam rangka mendukung kemerdekaan Palestina,” kata Sugiono.

Sugiono mengatakan, dalam waktu dekat, pos perbatasan Rafah di ujung barat Gaza akan dibuka bagi bantuan kemanusiaan. Selain itu, Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) juga akan dibentuk guna menjaga perdamaian Gaza.

Gagasan pembentukan dewan mengemuka sejak Trump meluncurkan proposal perdamaian Gaza pada 29 September tahun lalu. Rencana itu diumumkan sesaat sebelum Trump memberikan konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri atau PM Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.

Namun, memasuki Januari 2026, Trump memperluas jangkauan dewan tersebut. Dari awalnya dirancang untuk mengawasi rekonstruksi Gaza, peran dewan akan diperluas untuk menangani penyelesaian konflik global.

Sekutu AS Tak Ikut Gabung

Ada 30 negara yang sudah berkomitmen untuk bergabung Dewan Perdamaian. Selain Indonesia, negara lain yang sudah bergabung antara lain Israel, Bahrain, Maroko, Kazakstan, Argentina, Armenia, Arab Saudi, Yordania, Pakistan, hingga Turki.

Meski demikian, sejumlah sekutu AS memutuskan tak bergabung dengan Dewan Perdamaian. Spanyol tak akan berpartisipasi karena memilih untuk ikut sistem penyelesaian konflik global yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kami menghargai undangan tersebut, tetapi kami menolak,” kata Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez setelah KTT Uni Eropa di Brussels, Belgia, Sabtu (22/1) dikutip dari Reuters.

Prancis juga memilih untuk tidak menerima undangan Trump untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Sumber yang dekat dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, Prancis mempermasalahkan struktur dewan yang melampaui kerja sama terkait Gaza dan kemungkinan memiliki tugas yang sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Ini menimbulkan pertanyaan besar, khususnya mengenai penghormatan terhadap prinsip dan struktur PBB, yang dalam keadaan apa pun tidak dapat dipertanyakan," demikian kata sumber yang dekat Macron, dikutip dari media Prancis, Le Monde pada Rabu (21/1).

Jerman, Swedia, Norwegia, hingga Slovenia juga menolak undangan Trump bergabung. Sedangkan Perdana Menteri Kanada Mark Carney belum memberikan tanggapan. Namun, belakangan Trump mengatakan dirinya batal mengundang Kanada bergabung Dewan Perdamaian.

Adapun, negara-negara lain seperti Cina, Australia, Thailand, hingga Belanda belum memberikan tanggapan.

Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana memperkirakan sejumlah negara Eropa menolak karena Dewan Perdamaian berpotensi jadi kompetitor Dewan Keamanan PBB.

Hikmahanto juga menyoroti peran Trump dan AS yang terlampau besar dalam dewan tersebut. Posisi Trump sebagai Chairman dewan disebutnya akan menjadi hal yang paling berdampak terhadap jalannya Dewan Perdamaian Gaza

"Masak (arah dewan) ini ditentukan satu orang," kata Hikmahanto kepada Katadata.co.id, Senin (26/1).

Trump menjanjikan Dewan Perdamaian mampu bekerja sama dengan PBB. Meski demikian, ia menyebut PBB selama ini belum efektif dalam menyelesaikan konflik yang ada di dunia.

"Kombinasi Dewan Perdamaian ditambah PBB dapat menjadi sesuatu yang sangat unik bagi dunia," kata Trump sebelum penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian.

Berpotensi jadi Lambang Hegemoni AS

Beragam kritik juga diberikan kepada Pemerintah karena bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, berpendapat Indonesia sebaiknya tidak masuk ke dalam dewan karena berisiko hanya menjadi pelengkap dari rencana hegemoni AS di Gaza.

Teuku menilai keanggotaan Indonesia nantinya cenderung semata untuk memberikan legitimasi dan representasi dunia Muslim, seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Ia mengatakan rencana yang digagas Trump itu juga tidak memiliki persetujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Mereka butuh Indonesia karena bisa merepresentasikan pendiri OKI, Non-Aligned Movement, pendiri ASEAN, APEC." kata Reza saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Kamis (22/1).

Pakar Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara (Binus), Dinna Prapto Raharja, menilai format dewan sejak awal bermasalah. Ini karena kerangka kerja yang ditawarkan mengabaikan kekerasan yang terjadi di Palestina dan tidak menempatkan Israel sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.

Ia juga menyoroti absennya Palestina dalam rancangan forum tersebut. Padahal, menurut pendiri lembaga penelitian Synergy Policies itu, arah rekomendasi PBB menekankan hak bangsa Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Dinna juga menyoroti pengaruh AS yang dinilai besar dalam dewan tersebut.

Sorotan juga muncul terhadap rencana AS untuk mematok iuran US$ 1 miliar atau setara Rp 16,9 triliun jika ingin menjadi anggota tanpa batas waktu dalam Dewan Perdamaian.

"Negara-negara diwajibkan mengakui kepemimpinan AS tanpa syarat, tidak jelas proses pengambilan keputusannya, dan apa hak negara anggota dalam penggunaan dana," kata Dinna pada Kamis (22/1).

Hikmahanto Juwana mempertanyakan apakah dana sebesar ini sepadan dengan posisi Indonesia di Dewan Perdamaian. Hikmahanto mengkhawatirkan usulan Indonesia yang bisa menguntungkan Palestina akan diveto AS.

"Kemudian Indonesia tidak mempunyai kewenangan yang bisa mengatur kebijakan dari Dewan Perdamaian, terutama terhadap Palestina," katanya.

Meski demikian, Kementerian Luar Negeri mengatakan Indonesia tak perlu membayar iuran. Alasannya, kontribusi tersebut bersifat sukarela dan bukan kewajiban.

"Tanpa iuran, kita tetap bisa menjadi anggota Dewan Perdamaian," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl A. Mulachela pada Sabtu (24/1) dikutip dari Antara.

Menlu Sugiono menegaskan pembentukan Dewan Perdamaian tidak bertujuan untuk menggantikan peran PBB. Menlu juga menjelaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung didasari oleh komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas internasional, terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Tentu saja tidak (menggantikan PBB). Kemarin juga disampaikan bahwa badan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan PBB," ujar Sugiono di Davos, Swiss, Jumat (23/1/) dalam video yang dibagikan Badan Komunikasi Pemerintah.

Indonesia Harus Beri Posisi Tawar Kuat

Meski demikian, dukungan juga muncul kepada pemerintah untuk mengambil peran dalam Dewan Perdamaian Gaza. Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dave Laksono mengatakan, langkah pemerintah bagian dari strategi menjaga keseimbangan perdamaian.

"Indonesia tidak boleh dilihat sekadar sebagai pengikut dalam inisiatif negara lain, melainkan sebagai mitra yang memiliki posisi independen, konstruktif, dan berdaulat," kata politikus Partai Golkar itu kepada Katadata.co.id, Senin (26/1).

Sedangkan rekan Dave dari Komisi I, TB Hasanuddin mengatakan sisi positif keberadaan Indonesia adalah sebagai posisi tawar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

"Posisi tersebut dapat menjadi posisi tawar yang strategis bagi Indonesia untuk mendorong AS agar lebih konsisten dalam memperjuangkan solusi dua negara," kata Hasanuddin dalam pesan singkat, Senin (26/1).

Namun, TB Hasanuddin meminta pemerintah memperhatikan sejumlah hal. Pertama adalah memastikan bergabungnya Indonesia ke dewan tersebut bukan bentuk dukungan kepada agenda politik AS di Timur Tengah.

Kedua, memastikan penempatan personel militer tak membuat posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi rawan. Ia mengkhawatirkan penempatan personel dalam misi yang berpotensi tak inklusif terhadap semua faksi di Gaza, termasuk Hamas.

"Pasukan Indonesia berpotensi menjadi target kelompok yang menolak intervensi bentukan AS," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Ketiga, pemerintah perlu transparan dalam menjelaskan sumber dana iuran masuk Dewan Perdamaian. Keempat, pemerintah harus memastikan kebijakan dewan sejakan dengan langkah yang diambil PBB.

"Jangan sampai niat baik untuk perdamaian justru menimbulkan risiko politik, keamanan, dan ekonomi bagi bangsa," katanya.

Sedangkan, Hikmahanto Juwana meminta Prabowo memantau reaksi publik sebelum memutuskan masuk sebagai anggota Dewan Perdamaian. Dia mengkhawatirkan, keputusan ini memicu penolakan besar dan demonstrasi.

"Jangan sampai di kemudian hari, Presiden justru membuat Trump senang, tetapi tidak membuat rakyatnya senang," katanya.