Suara gemuruh merambat di udara saat dua menara pendingin pembangkit nuklir setinggi 160 meter di Gundremmingen, Jerman roboh. Hari itu, 25 Oktober 2025, menutup upaya panjang Jerman meninggalkan energi nuklir. Pembangkit itu sudah resmi ditutup sejak beberapa tahun sebelumnya, menyisakan dua menara kembar yang akhirnya turut diratakan dengan tanah.
Jerman adalah salah satu negara yang kini terbebas dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Setelah PLTN Fukushima Daiichi di Jepang bocor dihantam tsunami pada 2011, pemerintah Jerman langsung menutup delapan reaktor tua. Beberapa PLTN yang lebih baru ikut ditutup secara bertahap. Hingga pada 15 April 2023, tiga reaktor terakhir resmi berhenti beroperasi.
Jerman bukan satu-satunya rezim anti PLTN. Italia bahkan sudah meninggalkan nuklir sejak 1987. Sementara Belgia dan Swiss saat ini sedang berusaha menutup reaktornya secara bertahap. Di Asia, Taiwan resmi menutup reaktor terakhirnya pada Mei 2025.
“Memang ada perdebatan apakah Jerman meninggalkan nuklir terlalu cepat. Tetapi saat ini sudah tidak ada jalan untuk kembali [menggunakan PLTN],” kata Gerhard Schlaudraff, Direktur Diplomasi Iklim dan Energi, Kementerian Luar Negeri Jerman, kepada Katadata saat berkunjung ke Berlin, awal Februari silam.
Beberapa negara memang masih maju mundur soal PLTN. Jepang misalnya, sempat menutup banyak reaktor setelah bencana Fukushima, tetapi kini mengoperasikan lagi pembangkit nuklirnya.
Sementara itu, Perancis yang berbagi perbatasan dengan Jerman, justru punya kebijakan nuklir yang bertolak belakang. PLTN menyumbang 70% dari suplai energi nasional. Pada 2022, Presiden Emmanuel Macron bahkan mengumumkan akan membangun enam reaktor baru. Perancis juga sangat aktif di forum-forum internasional untuk mempromosikan PLTN. Saat Katadata mengunjungi Singapore International Energy Week pada Oktober 2025, Perancis dan Amerika Serikat membuat sesi khusus untuk mempromosikan small modular reactor (SMR), teknologi masa depan PLTN yang dianggap menjanjikan.
Bagaimana dengan Indonesia?
SMR berbeda dengan PLTN konvensional skala besar. Reaktor ini berukuran lebih kecil. Dayanya sekitar 300 MW. Perangkatnya juga bisa dirakit di pabrik. SMR dianggap menjanjikan karena investasinya lebih rendah, sementara aspek keselamatannya dianggap lebih terjamin. Tidak heran jika banyak negara tertarik mengadopsi SMR.
Indonesia salah satu yang kepincut. Dokumen RUPTL 2025-2034 memasukkan 500 MW energi nuklir untuk menyuplai listrik nasional. Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, bahkan lebih ambisius. Saat berbicara di forum Indonesia Economic Summit 2026 pada awal Februari, ia menyebut Indonesia akan membangun 7 GW PLTN. Sementara itu, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Lestari mengatakan pembangunan PLTN dimulai pada 2027.
“Rencana kami selesai 2032,” katanya.
Indonesia tampaknya cukup serius menggarap energi nuklir. Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) menyebut nuklir bisa menjadi base load pengganti pembangkit batu bara. Pemerintah bahkan membentuk badan khusus bernama Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) untuk mempercepat pembangunan PLTN.
Di lapangan, PLN Nusantara Power juga sudah menekan nota kesepahaman dengan Thorcon untuk menggelar studi kelayakan PLTN di Bangka Belitung. Saat ini, perusahaan asal Singapura itu sedang melakukan penelitian evaluasi tapak di Pulau Kelasa, Kabupaten Bangka Tengah.
Alih-alih menawarkan small modular reactor, Thorcon hadir dengan tawaran teknologi thorium molten salt reactor (MSR). Ini adalah PLTN generasi IV yang diklaim punya teknologi lebih maju dibanding reaktor generasi sebelumnya. Reaktor yang ditawarkan Thorcon berbahan bakar thorium. Meski menurut Direktur Operasi PT Thorcon Power Indonesia, Dhita Karunia Ashari, TSMR didesain fleksibel terhadap thorium maupun uranium.
Tantangan teknologi
Meski terdengar menjanjikan, generasi baru PLTN masih menimbulkan banyak tanda tanya. Saat ini baru ada dua SMR yang beroperasi di Rusia dan Cina. Sementara untuk generasi IV, sebagian besar masih dalam tahap riset dan pengembangan.
“Secara faktual, hingga kini belum ada reaktor daya berbasis thorium yang beroperasi penuh secara komersial dan terhubung permanen ke jaringan listrik nasional di negara mana pun,” kata Dhita.
NuScale, salah satu pengembang utama SMR asal Amerika Serikat, memang telah memperoleh persetujuan teknis untuk reaktor berkapasitas 50 MW dan 77 MW. Namun, proyek instalasi perdana perusahaan di Utah justru gagal diselesaikan karena peningkatan biaya investasi. Padahal, pemerintah AS sebelumnya telah menjanjikan investasi senilai US$1,5 miliar selama 10 tahun. Namun, nilai investasinya ternyata lebih tinggi dari perkiraan sehingga membuat beberapa investor menarik diri.
Sementara itu, Roll-Royce telah dipilih oleh Pemerintah Inggris untuk mengembangkan SMR dengan investasi senilai £2,5 miliar. Reaktor pertama ditargetkan bisa beroperasi pada 2030 untuk memenuhi kebutuhan 3 juta rumah.
Ketiadaan bukti empiris soal komersialisasi PLTN membuat sejumlah pihak pesimistis. Frank Umbarch, Direktur Riset di European Cluster for Climate, Energy, and Resource Security University of Bonn, mengatakan klaim soal keandalan SMR selama ini datang dari kalangan industri pendukung PLTN.
“Belum banyak bukti-bukti empiris soal SMR. Bahkan kalangan akademisi pun masih terbelah [pendapat soal SMR],” katanya, kepada Katadata.
Umbarch mengatakan ia pesimistis SMR bisa mencapai skala komersial yang memadai untuk bisa menyuplai energi bersih dengan harga terjangkau. “Saya rasa harga listriknya akan lebih mahal dibandingkan dengan PLTS,” ia menambahkan.
Riset yang dilakukan oleh sejumlah peneliti dari University of Antwerp menunjukkan kebutuhan biaya investasi SMR saat ini masih berada di kisaran €7,031/kW atau sekitar Rp139 juta. Angka ini terpaut jauh dari biaya investasi pembangkit tenaga surya misalnya, yang hanya di kisaran Rp15 juta-Rp25 juta per KW.
Selain soal biaya investasi, bahan bakar juga bisa jadi persoalan. PLTN mengandalkan uranium dioksida, baik dengan pengayaan rendah (sekitar 5%) atau pengayaan tinggi hingga 20%. Teknologi MSR yang ditawarkan Thorcon menggunakan thorium yang persediaannya dianggap lebih melimpah ketimbang uranium, tetapi belum memiliki rantai pasok yang jelas.
Masalahnya, pengayaan uranium saat ini hanya dikuasai oleh beberapa negara. Hingga 2022, Russia menguasai sekitar 35% dari uranium rendah. Ini membuat sejumlah negara di Eropa seperti Hungaria, tidak bisa melepaskan ketergantungan dari Rusia. Saat isu geopolitik melanda Eropa seiring dengan perang di Ukraina, beberapa negara seperti Perancis dan Uni Eropa menambah pasokan mereka. Sementara itu, uranium dengan pengayaan tinggi atau high assay low-enriched uranium (HALEU) saat ini masih dikuasai Rusia. Hingga saat ini, Rosatom adalah satu-satunya perusahaan yang bisa memasok HALEU dalam skala komersial.
Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Syaiful Bakhri, mengatakan tahun-tahun awal operasional PLTN memang akan membutuhkan suplai bahan bakar dari negara vendor atau negara mitra pengembang PLTN. Oleh karena itu, kemungkinan untuk impor uranium memang jelas terbuka sejak awal.
Selanjutnya, dalam kemitraan yang terjalin juga diharapkan terjadi transfer teknologi, sehingga memacu Indonesia untuk memproduksi sendiri bahan bakar PLTN-nya.
“Kalau sudah tahun ketiga, keempat, PLTN kita sudah banyak dan secara keekonomian cukup menguntungkan, untuk produksi bahan bakar sendiri ya why not?,” katanya kepada Katadata.
Paket perjanjian AS
Pembangunan PLTN juga menjadi salah satu poin perjanjian dalam paket kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat yang baru saja ditandatangani. Pasal 6.5 menyebut Indonesia harus bermitra dengan AS dan Jepang untuk membangun SMR di Kalimantan Barat. Perjanjian itu memang tidak secara spesifik menyebut perusahaan mana yang akan terlibat di proyek ini. Namun, hingga saat ini hanya NuScale yang telah mengantongi perizinan desain di Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sudah mengonfirmasi keterlibatan NuScale dalam proyek PLTN di Indonesia.
“PLN sudah ada kerja sama Memorandum of Understanding dan studi visibilitas dengan NuScale,” katanya.
Namun, seperti kata pepatah, the devils are on the detail. Di pasal 5.5, Indonesia diwajibkan untuk meratifikasi Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage. Konvensi yang diadopsi pada 1997 ini mengatur mekanisme kompensasi jika terjadi kecelakaan di PLTN. Tanggung jawab utama dipikul oleh operator PLTN. Jika tidak mencukupi, negara juga wajib menyediakan dana kompensasi. Selain itu, negara-negara yang meratifikasi konvensi ini juga harus menyediakan dana internasional dan berkontribusi terhadap penanganan bencana. Di sisi lain, mekanisme ini melepaskan investor dan pemasok teknologi dari tanggung jawab saat terjadi bencana. Artinya, dalam kesepakatan dagang ini industri AS bisa terhindar tanggung jawab saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Padahal, aspek kebencanaan menjadi salah satu isu yang paling sering digaungkan dalam pembangunan PLTN. Yayasan Cerah Berkeadilan menyebut kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan cincin api atau gugusan gunung api dunia membuatnya rentan gempa dan tsunami. Karena itu, operasional PLTN cukup berbahaya. Beberapa wilayah yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan PLTN, termasuk Kalimantan Barat dan Kepulauan Bangka Belitung pun tak lepas dari risiko bencana alam serta iklim ekstrem.
BRIN sendiri cukup optimistis terkait aspek keselamatan PLTN. Syaiful Bakhri mengatakan PLTN didesain dengan aspek keselamatan yang sangat tinggi. Sebelum membangun PLTN, kesiapan lokasi ikut diperhitungkan. Misalnya, daerah dengan likuifaksi tinggi dan potensi erosi besar, serta daerah yang rawan gempa bumi akan dicoret dari daftar proyeksi. Selain menghindari daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, PLTN sudah dilengkapi dengan fitur-fitur untuk menekan risiko bahaya.
“PLTN sudah didesain untuk bisa mengantisipasi kondisi seismik, gempa, kehilangan catu daya, atau kondisi-kondisi yang disebabkan ulah manusia,” kata Syaiful kepada Katadata, saat ditemui di Kantor BRIN beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, mengingat Indonesia akan mengadopsi teknologi ini dari luar negeri, Syaiful menegaskan prioritas pemerintah untuk memilih teknologi yang sudah teruji.
“Yang sudah beroperasi, yang sudah ada izinnya, kita tahu rantai pasoknya seperti apa,” ujarnya.
Mengacu pada ucapan Syaiful, rasanya hingga saat ini belum ada teknologi baru PLTN–baik reaktor skala kecil maupun yang berbahan bakar thorium–yang sudah benar-benar teruji dari aspek keselamatan dan skala komersialisasi. Saat dunia berlomba menjajal energi nuklir generasi baru, Indonesia yang nihil pengalaman di industri ini berpotensi terjebak dalam kontestasi para vendor PLTN.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
