Mengejar Ambisi Mandatori Bioetanol di Bawah Bayang-bayang Krisis Energi

Selain jagung dan ubi kayu, ada pula usulan pengembangan tanaman aren untuk diolah menjadi bioetanol. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengusulkan penanaman aren seluas 2 juta ha. Dari satu juta ha lahan aren, diprediksi akan dihasilkan 24 juta kiloliter bioetanol per tahun. Raja Juli menyebut ekspansi lahan aren itu akan dilakukan di hutan-hutan yang berstatus lahan kritis.  

Namun, rencana ini juga butuh investasi jumbo. Setidaknya perlu Rp 150 triliun untuk penanaman 2 juta ha perkebunan aren dan Rp 13,5 triliun untuk membangun pabrik bioetanol.

Sebelum ekspansi lahan ini menunjukkan hasil, ada kemungkinan pemerintah akan mengimpor bioetanol dari Amerika Serikat (AS). Hal ini diungkapkan Bahlil pada 3 Maret lalu. 

"Untuk impor etanol ini, apabila antara kebutuhan kita dan produksi kita itu kurang. Misalkan produksi kita 10, kebutuhan kita 20, 10-nya bisa impor, salah satunya dari Amerika," kata Bahlil.

Kesepakatan mengenai impor etanol dari AS ini merupakan bagian dari Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara AS dan Indonesia yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari 2026 di Washington DC.  

Belajar dari Pengalaman Brasil, India, hingga Filipina

Sebagai pemain baru, Indonesia bisa belajar dari pengalaman beberapa negara yang sudah lebih dulu sukses menjalankan program mandatori biodiesel. Brasil mulai memproduksi etanol pada 1930-an. Namun, produksi etanol negara Samba itu meningkat signifikan sejak adanya Program Etanol Nasional yang diimplementasikan pada 1975. Kini, mandatori bioetanol Brasil kini mencapai E20-E27. 

Sekitar 80% bioetanol negara tersebut berasal dari tebu, sedangkan sisanya diproduksi dari jagung. Brasil memiliki sekitar 400 pabrik etanol, banyak di antaranya terintegrasi dengan pabrik gula. Mereka memanfaatkan teknologi canggih untuk mengoptimalkan produksi dan mengurangi dampak negative terhadap lingkungan. 

Pada 2023, Brasil memproduksi 30 miliar liter bioetanol. Ini merupakan produksi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (AS).

Pemerintah setempat mendukung industri ini dengan memberikan insentif lewat RenovaBio pada 2017. Lewat program ini, produsen bioetanol mendapatkan sertifikat kredit karbon yang bisa diperdagangkan bernama Decarbonization Credits (CBIO). Mereka juga mendapatkan insentif pajak dan pengurangan tarif bea masuk ketika mengekspor produk bioetanolnya. 

Negara lain yang berhasil menerapkan mandatori bioetanol adalah India. Pada 2023, India memproduksi 4 miliar bioetanol per tahun. Bahan baku Utama bioetanol India adalah tebu mengingat negara ini juga memiliki industri gula yang berkembang pesat. Mereka juga mendiversifikasi feedstock dengan tanaman alternatif, seperti jagung, gandum, dan limbah pertanian. 

India menerapkan E10 pada 2022 kemudian meningkatkannya menjadi E20 pada 2025/2026. India kini memiliki lebih dari 200 pabrik bioetanol yang Sebagian besar dimiliki oleh pabrik gula. Pemerintah memberikan insentif bagi pabrik gula yang berinvestasi ke produksi etanol dengan berbagai skema. 

Di ASEAN, Thailand menjadi produsen bioetanol terbesar dengan produksi 1,5 miliar liter pada 2023. Bahan baku utama produksi bioetanol mereka adalah tebu dan singkong. Thailand perlu Waktu sekitar 15 tahun untuk mencapai mandatori E20. 

Negara tetangga lainnya di ASEAN yang melaksanakan mandatori bioetanol adalah Filipina. Pada 2023, Filipina memproduksi 700 juta kiloliter bioetanol dengan bahan baku tebu dan singkong. 

Hal ini didukung kebijakan Undang-Undang Biofuel yang terbit 2006. Perlu waktu tiga tahun bagi Filipina untuk mencapai mandatori E10 yang berlaku penuh secara nasional pada 2011. Untuk program pencampuran bensin yang lebih besar, seperti E15 dan E20 di Filipina saat ini masih bersifat voluntary atau sukarela. 

Clarence Woo, Managing Director Global Center for Green Fuels, mengatakan Indonesia memiliki potensi signifikan untuk mengembangkan bioetanol sebagai bagian dari agenda transisi energinya. "Bioetanol bukan hanya dibutuhkan untuk transportasi, ada permintaan yang besar dari sektor aviasi dan pelayaran. Kami memprediksi dalam 20 tahun ke depan dunia akan membutuhkan kapasitas tambahan 40 juta ton, tumbuh 40% dari kapasitas saat ini sebesar 100 juta ton," ujar Woo. 

Belajar dari pengalaman negara-negara yang sukses menerapkan mandatori bioetanol, Indonesia bisa meningkatkan produksi etanol secara bertahap. Menurut Woo, wajar jika Indonesia mengimpor sebagian kebutuhan bioetanol selama produksi domestic belum mampu memenuhi kebutuhan.

Hal ini juga dilakukan oleh negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina. "Selama beberapa waktu, Indonesia bisa menggunakan impor (bioetanol) sampai produksi domestik mencukupi dan kebutuhan impor dengan sendirinya akan berkurang," kata Woo. 

Fakhrul Fulvian, Direktur Kadin Indonesia Institute, menilai isu mandatori bioetanol adalah isu multidimensi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, konsumen, dan pelaku industri di pasar internasional. Ia berharap pemerintah memberikan mandat dan arahan yang jelas serta berimbang.

"Isu dari bioetanol ini karena bahan bakunya banyak yang dari bahan makanan. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi industri di dalam negeri," ujar Fakhrul.