Akan Ada Pertukaran Informasi Kejahatan Sektor Keuangan Lintas Negara

Ilustrator: Joshua Siringo Ringo | Katadata
Wempi Saputra - G20 Finance Deputy
Penulis: Redaksi
27/11/2022, 06.10 WIB

Terakhir perpajakan internasional. Kita ada proxy. Capaiannya adalah pertukaran informasi untuk pencegahan illicit financial flow. Kalau ada transaksi keuangan yang mencurigakan, kita tukar informasi. Ada 16 negara sementara ini dan akan diundang negara lain. Minimal, masalah transfer pricing, kejahatan sektor keuangan yang lintas negara, termasuk kejahatan terrorism dicapai dalam kategori perpajakan.

Untuk perpajakan sektor digital, apa sudah selesai dibahas?

Belum, belum selesai.

Yang terkait pertukaran informasi sudah jalan? Ada perbedaan dengan kesepakatan sebelumnya?

Sudah jalan.

Jadi seperti regional, regional exchange of information itu namanya. Kalau dulu bilateral kan, AEOI Automatic Exchange of Information.

Apa yang masih diperdebatkan sehingga perpajakan digital belum bisa berjalan?

Belum semua negara bisa comply. Mereka harus ada persetujuan kongres, seperti di Amerika Serikat. Kemudian ada beberapa negara harus menyesuaikan dengan peraturan perpajakannya. Kita sudah lebih siap karena harmonisasi peraturan perpajakan sudah selesai, bahkan sudah ada pajak karbon.

Rencananya, di 2022 sekitar 137 negara yang ingin melakukan signing. Karena ada beberapa kondisi domestik, mereka harus menyesuaikan aturan-aturan, dimundurkan ke 2023

Jadi tinggal masalah waktu untuk pelaksanannya?

Iya, karena pajak dampaknya luas. Investasi bisa terpengaruh sehingga mereka harus hati-hati. Bukan hanya mendapat revenue dari pajak. Kita tahu di mana perusahaan multi national company beroperasi, sumbernya. Menghitungnya hati-hati agar investasi tidak terpengaruh negatif.

Di finance track ini, apa yang akan diteruskan pada Presidensi G20 India?

Yang iklim tetap diteruskan. ETM itu kita showcase-kan, India akan meneruskannya, dapat legacy-nya. Yang cross border payment juga akan India teruskan karena manfaatnya jelas. Kalau kita belanja kan enggak perlu transfer ke mata uang tertentu, langsung memakai mata uang kita. 

Ada satu agenda tambahan legacy dari infrastruktur, yang fokusnya untuk investasi di bidang digital. Mulai dari menyusun ESG Standard, environment social governance. Nanti bukan hanya melibatkan pemerintah pusat, juga pemerintah daerah untuk berinvestasi terutama di infrastruktur. Dan pengembangan infrastruktur ini bukan hanya hard infrastructure, juga yang soft dan digital.

Sampai pada kesepakatan-kesepakatan tadi, seperti apa perjalanan pembahasannya?

Tradisionalnya, G20 pada 1998 itu pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Begitu terjadi krisis finansial global 2008, ada leaders-nya. Leaders meeting pertama kali di 2008 itu. Hasil pembahasan menteri keuangan sejak 1998-2022 itu namanya communique, totalnya ada 49. 

Communique itu sebuah dokumen kesepakatan bersama tapi tidak binding, dia hanya menjadi referensi. Tetapi communique itu bisa berpengaruh karena bisa menggerakkan sumber global. Dia bisa memberikan pesan kepada Bank Dunia untuk berinvestasi, juga IMF.

Begitu terjadi perang Ukraina – Rusia 24 Februari lalu, pembahasan utama G20 terkait ekonomi global, dampak dari perang, termasuk siapa yang bertanggungjawab, di situ tidak pernah mencapai konsensus.

Pangkal soalnya, kalau kita tidak konsensus, problem di dunia tetap ada. Masalah kesehatan, vaksin tetap dibutuhkan, orang kelaparan harus dikasih makan, yang utangnya enggak bisa bayar harus dibantu. Infrastruktur belum bagus harus dibantu. 

Dari pembahasan yang substansi inilah yang kita sebut dengan sebuah agreement. Ini sebenarnya communique, tapi enggak bisa konsensus untuk yang ekonomi global karena beda pendapat terkait dengan geopolitical conflict

Halaman: