Papua Minta Jatah 10 Persen Saham Freeport

Masyarakat Papua sangat miskin dibanding provinsi lain padahal di wilayah ini ada Freeport ada wilayah pertambangan
Aria W. Yudhistira
6 Februari 2015, 16:49
freeport 1.jpg
Dok Freeport
Provinsi Papua meminta jatah 10 persen saham divestasi Freeport Indonesia.

KATADATA ? Pemerintah Provinsi Papua meminta jatah saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen dari rencana 30 persen yang akan didivestasikan.

?Kami sudah meminta 10 persen untuk daerah. Tapi itu belum dibicarakan,? kata Gubernur Papua Lukas Enembe di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2).

Freeport pada tahun ini berencana mendivestasikan sebesar 10,64 persen saham. Pelepasan saham tersebut merupakan bagian dari total kewajiban divestasi 30 persen saham.

(Baca: Menteri BUMN Dorong Antam Ambil Saham Freeport)

Advertisement

Saat ini pemerintah telah memiliki 9,36 persen saham Freeport yang didapat sejak Kontrak Karya (KK) generasi pertama ditandatangani pada 1967. Dengan demikian, Freeport akan melepas 20,64 persen lagi sisa saham divestasi Freeport.

Lukas berharap, dengan adanya pembagian saham tersebut kesejahteraan Papua dapat meningkat. Saat ini, kata dia, 31 persen penduduk Papua masuk kategori miskin.

?Masyarakat Papua sangat miskin dibanding provinsi lain, padahal di wilayah ini ada Freeport, ada wilayah pertambangan.  Dua tahun saya harus turunkan (tingkat kemiskinan) menjadi 27 persen,? ujar dia. (Baca: Pemerintah Minta Saham Divestasi Freeport Dijual Murah)

Menanggapi keinginan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said masih harus membicarakan mengenai porsi saham untuk pemerintah daerah. Intinya pemerintah menginginkan divestasi saham Freeport memberikan keuntungan bagi negara.

?Divestasi harus memberikan benefit yang maksimal untuk negara,? kata Sudirman. ?Aspirasi (Papua) tetap akan diakomodasi.? (Baca: Disuruh Beli Saham Freeport, Antam Tidak Punya Dana)

Reporter: Arnold Sirait
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait