Kritik NU dan Muhammadiyah soal Pandemi

Dalam penanganan Covid-19, Presiden Jokowi membentuk beberapa lembaga ad hoc, seperti Gugus Tugas Penangaan Covid-19 dan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan PEN.
Andrea Lidwina
25 September 2020, 07:49

Dua organisasi Islam terbesar di tanah air, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menyoroti kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Dalam penanganan Covid-19, Presiden Jokowi membentuk beberapa lembaga ad hoc, seperti Gugus Tugas Penangaan Covid-19 dan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan PEN, ketimbang mengoptimalkan kinerja Kementerian Kesehatan.

Selain itu, Presiden juga meminta Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan untuk menangani pandemi di delapan provinsi.

Sementara itu, klaster penularan virus dari Pilkada 2020 telah terbentuk sejak tahap awal pelaksanaannya. Sejumlah pimpinan KPU dan Bawaslu serta bakal calon kepala daerah telah dinyatakan positif terinfeksi.

Muhammadiyah pun meminta Jokowi untuk memimpin langsung penanganan Covid-19 di Indonesia. NU juga meminta kebijakan diprioritaskan untuk mengatasi krisis kesehatan. Dua organisasi ini pun menganjurkan pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.