Waspada Potensi Klaster Pilkada

Dalam waktu dekat, yakni pada 9 Desember 2020, akan diselenggarakan pemilihan daerah atau  pilkada serentak di Tanah Air. Satgas Penangangan Covid-19 menegaskan, hajatan politik ini perlu diwaspadai agar jangan sampai menjadi klaster baru penularan virus corona.

Kekhawatiran adanya klaster pilkada bukan tanpa alasan. Selain kerumunan yang berpotensi penularan, sejumlah kepala daerah dan calon kepala dilaporkan positif Covid-19 menjelang pesta demokrasi itu digelar.

Terbaru adalah Gubernur Riau Syamsuar dan Wali Kota Malang Sutiaji, yang sama-sama mengumumkan konfirmasi positif pada 1 Desember lalu. Lainnya adalah Imron Rosyadi, Bupati Cirebon Jabar, Mohammad Idris Abdul Somad, Wali Kota Depok (diumumkan pada 25 November), Mundjidah Wahab, Bupati Jombang Jatim (diumumkan pada 26 November).

Adapun kepala daerah lainnya adalah Anies Baswedan Gubenur DKI Jakarta yang mengaku tertular wakilnya, Ahmad Riza Patria.  

Sejauh ini, tercatat ada sekitar 25 orang kepala daerah yang bertugas terjangkit virus corona. Sebagian dapat sembuh lantas kembali bertugas. Ada pula kepala daerah maupun pejabat pemerintahan yang nyawanya tidak terselamatkan.

Sementara itu, pada akhir November lalu tercatat 70 calon kepala daerah positif corona. Ketua KPU Arief Budiman menilai para peserta Pilkada itu bisa saja terpapar saat konvoi pada saat proses pendaftaran. Mengutip Suara, Arief mengklaim, belum menerima laporan para calon kepala daerah yang tertular virus itu krisis atau meninggal.

Kondisi ini membuat Satgas mengemukakan beberapa pesan penting kepada semua pihak. Di antaranya, masyarakat sebagai pemilih harus menyadari pentingnya peran kepala daerah untuk membawa masing-masing daerah bangkit dari pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pilihlah pemimpin yang taat protokol kesehatan saat berkampanye, hal ini bisa menjadi cerminan tanggung jawab mereka ke depan.

Pilkada kali ini akan menentukan arah ketahanan kesehatan serta pemulihan masing-masing daerah di tengah pandemi. "Saya berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya memiliki pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas serta komitmen untuk memimpin daerah di pandemi," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam tanya jawab dengan media secara virtual, belum lama ini.

Mengutip laman resmi Satgas Covid-19, merujuk kepada data Our World in Data dan penelitian oleh Council of Foreign Relation pada September 2020, diketahui bahwa beberapa negara yang menyelenggarakan pemilu tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kenaikan kasus positif Covid-19. Negara-negara itu di antaranya Kroasia, Republik Dominika, Malawi, Maladonia Utara, Korea Selatan serta Trinidad dan Tobago di wilayah Kepulauan Karibia. 

Namun demikian, beberapa negara seperti Belarus, Polandia, Serbia dan Singapura menunjukkan tren peningkatan kasus setelah pemilu. Penyebab yang menjadi faktor lain seperti terjadinya demonstrasi lanjutan pascapemilu di Belarus, adanya pelonggaran aktivitas sosial ekonomi di Singapura, serta ditemukan kasus yang tidak dilaporkan di Serbia setelah pemilu, sehingga terjadi peningkatan setelah proses perbaikan pencatatan dan pelaporan data.