Digitalisasi UMKM Butuh Regulasi dan Ekosistem Penunjang

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa transformasi digital di sektor UMKM membutuhkan sejumlah komponen penunjang.
Image title
Oleh Dini Hariyanti - Tim Publikasi Katadata
24 Agustus 2020, 17:19
Digitalisasi UMKM Butuh Regulasi dan Ekosistem Penunjang
Stanisic Vladimir/123rf

Survei Katadata Insight Center (KIC) menemukan bahwa sekitar 81 persen pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jabodetabek menggunakan internet untuk membantu usaha mereka selama pandemi Covid-19.

Riset tersebut melibatkan sekitar 206 responden di Jabodetabek. Berdasarkan survei ini diketahui pula, mayoritas atau sekitar 91 persen UMKM menggunakan media sosial sebagai sarana berjualan.

Pandemi yang ada memacu gelombang digitalisasi UMKM semakin besar. Pasalnya, platform dagang digital, alias berbasis internet, tidak hanya membuat pelaku UMKM lebih leluasa mencari konsumen/pemasok serta meningkatkan omzet usaha, tetapi juga menjadikan mereka lebih berdaya atas bisnisnya.

Soal digitalisasi UMKM tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa transformasi digital di sektor UMKM membutuhkan sejumlah komponen penunjang. Dengan kata lain, infrastruktur bukan satu-satunya komponen yang dibutuhkan.

Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, transformasi digital di Tanah Air tak hanya memerlukan infrastruktur melainkan juga aplikasi, regulasi, dan ekosistem digital. Masing-masing terhubung satu sama lain sehingga saling menunjang.

“Kita siapkan infrastruktur dasar untuk koneksi internet. Lalu, membutuhkan aplikasi agar aktivitas digital bisa terjadi. Kemudian, kita juga membutuhkan regulasi sebagai rambu-rambu. Setelah itu, perlu dibangun ekosistem digital,” ujarnya di dalam Katadata Forum Virtual Series bertajuk Kisah Sukses UMKM: Menjawab Masalah di Masa Pandemi dengan Solusi Kreatif, Sabtu (27/6/2020).

Semuel menjelaskan, regulasi memang diperlukan agar aktivitas digital yang terjadi berlangsung secara terarah dan terukur. Regulasi atau peraturan diperlukan sebagai rambu yang sejatinya hendak mengatur agar tertib secara jangka panjang, bukan justru menghambat proses transformasi yang sedang berjalan.

Selain itu, regulasi di sektor digital juga harus diterapkan dengan menggunakan pola pikir digital, bukan malah dari kerangka pikir analog. Peraturan diharapkan mampu menunjang pembangunan ekosistem digital yang kondusif di Indonesia.

“Untuk bertransformasi, kita juga memerlukan ekosistem digital. Aspek terpenting ekosistem digital ini adalah SDM. Dan pembangunan sumber daya manusia ini dikerjakan secara bertahap. Langkah pertama ialah dengan literasi digital,” ucap Semuel.

Edukasi Literasi Digital

Kominfo menargetkan selama kurun waktu empat tahun ke depan terdapat sekitar 50 juta penduduk Indonesia melek digital. Dengan kata lain, khusus pada 2021 diasumsikan ada sekitar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang mendapatkan edukasi seputar literasi digital.

Jutaan warga tersebut akan diberikan edukasi sehingga memiliki kesadaran digital yang lebih maju. Mereka yang sudah melek digitalisasi ini selanjutnya diharapkan bisa menjadi motor penyebar literasi secara lebih luas di Tanah Air.

Selain literasi digital, imbuh Semuel, perlu digalakkan riset atau penelitian terkait digital ekonomi. “Kita perlu melakukan riset agar ada inovasi. Tapi sebelumnya, kita harus membuka diri terlebih dulu terhadap kemajuan teknologi digital,” katanya.

Kominfo menjelaskan, sangat penting bagi Indonesia mempersiapkan diri dengan matang untuk mejalani era ekonomi digital. Pasalnya, ekonomi digital bersifat inklusif sehingga dapat menjawab berbagai hambatan dalam upaya meningkatkan geliat perekoomian nasional.

“Ekonomi digital ini membuka kesempatan besar sekali. Misalnya, para mama di pedalaman NTT sekarang jadi bisa berkreasi dibantu teknologi digital, sehingga barang yang diproduksi bisa dijual ke mana saja. Namun, transformasi digital yang terjadi harus tetap bermartabat dan berkeadilan,” kata Semuel.

Lebih jauh Semuel menjelaskan, pemerintah harus mensosialisasikan transformasi digital secara menyeluruh. Tapi, tugasnya bukan sebatas memperkenalkan UMKM kepada ruang digital tetapi juga membekali agar pelaku usaha yang ada bisa mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

“Harus diajarkan juga bagaimana agar UMKM bisa meningkatkan penjualannya memanfaatkan teknologi digital, misalnya digital marketing. Kami juga berupaya agar UMKM dapat scale up, sehingga tidak terus menerus menjadi UMKM,” tutur Semuel menutup pemaparannya.

Video Pilihan

Artikel Terkait