Realisasi Cost Recovery Januari-Agustus Capai 69% dari Target APBN
Katadata
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat realisasi penggantian biaya operasi (cost recovery) sejak awal tahun ini hingga 31 Agustus lalu mencapai US$ 7,22 miliar atau setara Rp 95 triliun. Jumlah itu mencapai 68,7% di bawah nilai cost recovery yang dipatok Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar US$ 10,5 miliar.
Realisasi itu juga masih di bawah rencana kerja dan anggaran (RKA) kontraktor migas yang disetujui SKK Migas. Meski masih di bawah anggaran, realisasi cost recovery ini meningkat 22% dibandingkan periode Juli lalu yang hanya mencapai US$ 5,87 miliar.
(Baca: Saya Mewakili Negara Berdagang, Cost Recovery Itu Abusive)
Jika mengacu data SKK Migas lima tahun terakhir, cost recovery memang mengalami fluktuasi. Periode 2012 sampai 2014, angka cost recovery meningkat dari US$ 15,54 miliar menjadi US$ 16,27 miliar. Setelah itu mengalami penurunan.
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, salah satu pemicu kenaikkan cost recovery adalah adanya faktor depresiasi. "Pada 2012 sampai sekitar 2014 ada kenaikan persentase cost recovery lebih besar," kata Amien pada acara sosialisasi Gross Split di Kementerian ESDM pekan lalu.
Cost recovery memang kerap menjadi sorotan beberapa pihak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota DPR yang berada di Komisi VII sering mempertanyakan kebenaran dari angka tersebut.
Besaran cost recovery ini juga yang menjadi dasar pemerintah menerapkan skema bagi hasil gross split. Skema baru ini tidak lagi menggunakan cost recovery. Tujuannya agar kontraktor migas bisa lebih efisien, karena harus menanggung sendiri biaya yang dikeluarkan.
Di sisi lain, bagi hasil porsi negara terus turun sejak lima tahun terakhir. Delapan bulan pertama tahun ini, bagi hasil yang diterima negara hanya US$ 8,14 miliar. Pada sepanjang tahun 2012 lalu bisa mencapai US$ 35,44 miliar.
Editor: Arnold Sirait
