Pemerintah Revisi Aturan "Government Force Majeur" Investor Listrik

“Government force majeure ini terkesan pemerintah tidak berdaya, jadi alokasi risiko ini dihilangkan," kata Hendra.
Anggita Rezki Amelia
10 Agustus 2017, 11:59
Listrik
Katadata | Arief Kamaludin

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya menghapuskan klausul kondisi kahar akibat perubahan kebijakan pemerintah (government force majeure) dalam jual-beli tenaga listrik. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 tahun 2017, yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 tahun 2017.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi mengatakan klausul itu dihapus untuk mengurangi risiko kepada investor. “Government force majeure ini terkesan pemerintah tidak berdaya, jadi alokasi risiko ini dihilangkan," kata dia di acara sosialisasi revisi aturan Permen ESDM Nomor 49/2017, Permen ESDM Nomor 50/2017 di Jakarta, Kamis (10/8).

(Baca: Demi Investasi, Kementerian ESDM Revisi 3 Aturan Energi Terbarukan)

Dengan aturan baru ini maka PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) dan badan usaha tidak lagi menanggung risiko akibat perubahan kebijakan atau regulasi. Alhasil, PLN hanya menanggung risiko kebutuhan tenaga listrik atau beban, kemampuan transmisi yang terbatas, dan keadaan kahar akibat bencana alam dan perubahan peraturan perundang-undangan.

Advertisement

Badan usaha juga akan menanggung beberapa risiko. Di antaranya masalah pembebasan lahan, perizinan termasuk izin lingkungan, ketersediaan bahan bakar, ketepatan jadwal pembangunan, dan performa pembangkit dan keadaan kahar akibat bencana alam dan perubahan peraturan perundang-undangan.

(Baca: Revisi Aturan Harga Listrik Energi Terbarukan Tak Berlaku Surut)

Kini, Ketua Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA) Riza Husni mengatakan pencabutan pasal keadaan kahar akibat kebijakan pemerintah itu sudah menjadi niat baik pemerintah. Sebelumnya, keberadaan klausul kondisi kahar akibat perubahan kebijakan ini dikeluhkan pelaku usaha, karena bisa menyulitkannya dalam mencari pendanaan.

Adanya klausul itu juga membuat lembaga pendanaan tak mau memberi pinjaman pada investor dengan adanya risiko tinggi tersebut. Selain itu keberadaan kondisi kahar akibat perubahan kebijakan juga berpotensi terkena denda yang besar secara sepihak.

(Baca: Sebelas Perusahaan Batal Tandatangani Jual Beli Listrik)

Setelah perubahan aturan ini, harapannya bisa memudahkan investor mencari pendanaan untuk proyek pembangkit. "Untuk banyak PLTA skala besar akan lebih mudah," kata dia kepada Katadata

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait