Dilaporkan ke KPK, Arcandra: Jangan Bahas Hal Tak Substansial

"Semakin banyak energi negatif, semakin tidak tahu arah negara ke mana," ujar Arcandra.
Miftah Ardhian
2 Maret 2017, 19:26
Arcandra Tahar
Katadata

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar akhirnya buka suara terhadap laporan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kontrak perusahaannya dengan PT Pertamina EP. Laporan itu dianggap hanya membuang energi karena harus berkutat dengan urusan politik.

Arcandra mengaku mengetahui adanya pelaporan dirinya ke KPK sepulang dari perjalanan dinas ke Iran. “Saya baca berita tentang saya yang dilaporkan ke KPK. Masya Allah,  apa tidak ada energi yang lebih positif untuk mencari solusi yang riil,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/3). (Baca: Tersangkut Kontrak dengan Pertamina, Arcandra Diadukan ke KPK)

Menurut Arcandra, salah satu persoalan utama pengelolaan energi di Indonesia adalah banyaknya masalah politik. Sebab, ada pihak yang merasa terganggu ketika  Kementerian ESDM membuat kebijakan yang lebih baik.

Para pemangku kepentingan dan masyarakat seharusnya memiliki fokus utama dalam pengelolaan energi yang lebih mendasar. "Jangan sampai, pengelolaan energi ini terus membahas hal-hal yang tidak substansial," katanya.

Pengelolaan energi ini harus dilakukan secara bersama-sama. Jika ada perbedaan, bisa berdiskusi dengan pemerintah yang telah menyusun rencana pengelolaan sektor energi ke depan. "Semakin banyak energi negatif, semakin tidak tahu arah negara ke mana," ujar Arcandra. 

Seperti diberitakan sebelumnya, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM), Energi Watch Indonesia (EWI), melaporkan Arcandra ke KPK. Pelaporan ini terkait dugaan penyimpangan kontrak antara Arcandra sebagai konsultan perorangan dengan anak usaha PT Pertamina (Persero).

(Baca: Wakil Menteri ESDM Arcandra Jadi Calon Kuat Dirut Pertamina)

Direktur Eksekutif EWI Ferdinand Hutahaean mengatakan, kontrak yang ditandatangani Arcandra dengan PT Pertamina EP pada 21 November 2013 senilai US$ 477.500 mengandung banyak kejanggalan. Kontrak itu terkait jasa Arcandra selaku konsultan ahli dan penasihat proyek Offshore Platform Poleng dan L-Parigi milik Pertamina EP.

“Patut diduga (kontrak itu) berujung pada dugaan perbuatan pidana umum dan pidana korupsi serta pidana perpajakan,” kata Ferdinand di Jakarta, Senin (27/2).  

Salah satu indikasi pidana umum karena pencantuman identitas Arcandra di dalam kontrak. Ia tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) pemegang paspor nomor A0533785 yang bermukim di Amerika Serikat (AS). (Baca: Menteri Arcandra Tersandung Kabar Status Warga Negara Amerika)

Padahal, Ferdinand menyatakan, Arcandra terbukti telah menjadi warga negara AS sejak 2012 dengan nomor paspor 493081973. Hal ini pula yang mengakibatkan Arcandra diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo dari jabatan Menteri ESDM pada Agustus tahun lalu.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait