Kementerian BUMN Sebut PLN Sudah Siapkan Strategi Amankan Keuangan

Langkah yang sudah disiapkan adalah revaluasi aset, meningkatkan produktivitas aset yang sudah ada, efisiensi operasi dan pengadaan barang dan jasa.
Michael Reily
Oleh Michael Reily
27 September 2017, 13:54
Gedung Kementerian BUMN
Arief Kamaludin|KATADATA

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya merespon Surat Menteri Keuangan mengenai Perkembangan Risiko Keuangan Negara atas Penugasan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-781/MK.08/2017 ini dianggap sebagai pengingat agar semua pihak menyediakan mitigasi yang tepat agar program kelistrikan dapat tereksekusi dengan baik.

Deputi Bidang Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan saat ini PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN sebenarnya telah menyiapkan strategi untuk menjaga keuangan. Langkah yang sudah disiapkan adalah revaluasi aset, meningkatkan produktivitas aset yang sudah ada, efisiensi operasi dan pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, kebutuhan pendanaan melalui pinjaman diutamakan untuk dipenuhi dari lembaga multilateral development bank. Tujuannya untuk mendapatkan cost of fund (biaya dana) lebih murah dan penarikan pinjaman disesuaikan dengan kemajuan proyek.

“Kondisi likuiditas PT PLN (Persero) selalu dijaga untuk mampu mendanai operasi perusahaan dan pemenuhan kewajiban terhadap kreditur, baik kreditur perbankan maupun pemegang obligasi perusahaan,” kata dia berdasarkan keterangan resminya, Rabu (27/9).

Menurut Edwin, PLN juga sudah mengurangi porsi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dalam komposisi produksi tenaga listrik. Pada 2014, porsi penggunaan BBM mencapai 11,4%, tahun ini 5,8%.

Upaya lainnya adalah menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. Pada 2014, BPP bisa mencapai Rp 1.419/kWh, tapi tahun 2017 hanya Rp 1.303/kWh.

Saat ini PLN memang membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menggarap proyek yang sudah direncanakan, seperti program pembangkit 35 ribu megawatt (MW). Meski membutuhkan dana yang besar, program tersebut harus tetap dilakukan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Dengan adanya program 35 ribu MW itu, kini sudah tidak ada lagi sistem yang defisit. Bahkan rasio elektrifikasi sudah mencapai 92,8%. Padahal tahun 2015 masih terdapat sistem yang defisit seperti di Sumbagut, Tanjung Pinang, Lampung, Belitung, Lombok, Kupang, Kalbar, Sulteng, Sultra, Sulutenggo, Jayapura.

PLN tahun ini juga akan menambah kapasitas pembangki sebesar 2.600 MW. Padahal tahun 2014-2016 sebesar 7.701 MW.

Kemudian menambah transmisi sebesar 8.594 KMS tahun ini dari sebelumnya sebesar 6.800 KMS sejak periode 2014-2016. Ada juga penambahan gardu induk sebesar 14.280 MVA dari periode tahun 2014-2016 hanya 10.025 MVA

Di sisi lain, selama tahun 2017 tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) untuk pelanggan non subsidi meskipun terjadi lonjakan harga energi primer terutama batu bara. Padahal kenaikkan TTL merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang tengah menyoroti kondisi keuangan PLN. Bahkan dia telah mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Salah satu poin di surat itu adalah mengenai risiko gagal bayar utang PLN. Berdasarkan profil jatuh tempo pinjaman PLN, kewajiban pokok dan bunga pinjaman PLN diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target dan adanya kebijakan pemerintah meniadakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL).

Reporter: Miftah Ardhian

Video Pilihan

Artikel Terkait