Kementerian BUMN Sebut PLN Sudah Siapkan Strategi Amankan Keuangan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya merespon Surat Menteri Keuangan mengenai Perkembangan Risiko Keuangan Negara atas Penugasan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-781/MK.08/2017 ini dianggap sebagai pengingat agar semua pihak menyediakan mitigasi yang tepat agar program kelistrikan dapat tereksekusi dengan baik.
Deputi Bidang Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan saat ini PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN sebenarnya telah menyiapkan strategi untuk menjaga keuangan. Langkah yang sudah disiapkan adalah revaluasi aset, meningkatkan produktivitas aset yang sudah ada, efisiensi operasi dan pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, kebutuhan pendanaan melalui pinjaman diutamakan untuk dipenuhi dari lembaga multilateral development bank. Tujuannya untuk mendapatkan cost of fund (biaya dana) lebih murah dan penarikan pinjaman disesuaikan dengan kemajuan proyek.
“Kondisi likuiditas PT PLN (Persero) selalu dijaga untuk mampu mendanai operasi perusahaan dan pemenuhan kewajiban terhadap kreditur, baik kreditur perbankan maupun pemegang obligasi perusahaan,” kata dia berdasarkan keterangan resminya, Rabu (27/9).
Menurut Edwin, PLN juga sudah mengurangi porsi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dalam komposisi produksi tenaga listrik. Pada 2014, porsi penggunaan BBM mencapai 11,4%, tahun ini 5,8%.
Upaya lainnya adalah menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. Pada 2014, BPP bisa mencapai Rp 1.419/kWh, tapi tahun 2017 hanya Rp 1.303/kWh.
Saat ini PLN memang membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menggarap proyek yang sudah direncanakan, seperti program pembangkit 35 ribu megawatt (MW). Meski membutuhkan dana yang besar, program tersebut harus tetap dilakukan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.
