Solusi Politisi PDIP Agar Jokowi Tidak Naikkan BBM

Masih banyak cara yang bisa dilakukan selain menaikkan harga BBM bersubsidi
Image title
Oleh
29 Agustus 2014, 18:32
jokowi-dan-jusuf-kalla
KATADATA

KATADATA ? Beberapa politisi PDIP yang menolak rencana pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, mengungkapkan alasan penolakkannya. Mereka juga mengusulkan solusi yang bisa dilakukan oleh Jokowi untuk bisa mendapatkan anggaran demi menjalankan program-program pemerintahannya mendatang.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Maruarar Sirait mengatakan alasan dirinya menolak rencana presiden mendatang yang diusulkan partainya tersebut, karena masih banyak cara yang bisa dilakukan dalam menciptakan dan memperbesar ruang anggaran. Salah satu yang bisa dilakukan adalah mengurangi biaya impor minyak. Selama ini impor minyak banyak dilakukan oleh pihak swasta. Jika impor minyak ini dilakukan oleh pemerintah langsung dengan negara penghasil minyak, maka biaya impor masih bisa ditekan.

Menekan biaya minyak juga harus dilakukan dengan memberantas mafia migas. Pemberantasan mafia migas ini akan sangat besar pengaruhnya bagi keuangan negara. Menurutnya dalam pengelolaan migas, masih banyak ketidakefisienan dalam pengelolaan migas.

?Apakah kita sudah menghitung berapa produksi dan biaya untuk migas?" ujar Maruarar kepada Katadata, Jumat (29/8)

Penghematan anggaran juga harus dilakukan, seperti perjalanan dinas. Menurut Maruarar, Jokowi juga melakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas pada saat menjadi Gubernur DKI.

Hal lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah menunda pembangunan gedung-gedung pemerintahan yang tidak perlu. Kemudian meningkatkan penerimaan yang ada dan mencari sumber penerimaan yang baru, seperti menerapkan cukai pada minuman bersoda, pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mobil murah, dan penerimaan baru lainnya.

Politisi PDIP lainnya Rieke Diah Pitaloka mengatakan dampak kenaikkan harga BBM bersubsidi sangat besar bagi rakyat. Penolakan Rieke terhadap rencana Jokowi ini mengacu pada pembahasan rapat antara komisi XI DPR dengan pemerintah mengenai dampak dari kenaikkan harga BBM bersubsidi.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa setiap kenaikan BBM sebesar Rp 1.000 per liter, akan menciptakan inflasi sebesar 1,43 persen. Tingkat kemiskinan pun naik 0,61 persen, yaitu sebanyak 1,5 juta orang. Sementara, setiap kenaikan BBM senilai Rp 500 per liter, diperlukan tambahan penghasilan baru setiap rumah tangga sebesar Rp 100.000 per bulan.

Secara tegas Rieke mempertanyakan apakah untuk mendapat anggaran demi menjalankan 9 program Nawa Cita Jokowi-JK, hanya bisa dilakukan dengan mencabut subsidi BBM. "Tugas pemimpin mencari solusi dari semua permasalahan, bukan menyederhanakan masalah. Apalagi untuk menutupi kesalahan atas ketidakmampuan, termasuk dalam tata kelola energi nasional," ujar Rieke dalam keterangannya, Kamis (28/8).

Menurut Rieke, sebenarnya pemerintahan Jokowi mendatang masih bisa membuka ruang fiskal dalam pembahasan RAPBN 2015 saat ini. Jika melihat postur dalam RAPBN 2015, alokasi belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp 600 triliun, belanja pegawai Rp 270 triliun, belanja modal dan belanja barang Rp 330 triliun, serta belanja sosial dan belanja lain-lain Rp 150 triliun.

Dengan postur tersebut ruang fiskan masih bisa diambil dari belanja modal dan barang serta belanja sosial dan belanja lain-lain yang mencapai Rp 480 triliun. Ruang fiskal yang ada tersebut dialokasikan untuk menjalankan program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berakhir 1,5 bulan lagi. Padahal anggaran dalam RAPBN tersebut dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK tahun depan.

Menurut Rieke, masih ada yang bisa dilakukan oleh Jokowi dalam enam bulan pertama pemerintahannya, sambil menunggu pembahasan APBN Perubahan 2015. Ada beberapa program prioritas yang dijalankan terlebih dahulu seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pembangunan 2.000 Puskemas dan Anggaran Desa.

Sebenarnya program kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan desa ini sudah ada dalam RAPBN 2015, tapi alokasi anggarannya masih kurang. Seperti penerima bantuan kesehatan dalam RAPBN 2015 hanya 86,4 juta orang, sementara target program KIS mencapai 120 juta. Butuh tambahan Rp 7,6 triliun lagi.

Selain itu, anggaran desa yang dianggarkan pada RAPBN 2015 hanya Rp 9 triliun, artinya setiap desa hanya akan mendapat anggaran Rp 114 juta. Untuk tahap awa, kata Rieke, pemerintahan Jokowi bisa menganggarkan Rp 500 juta tiap desa, dengan total anggarannya mencapai Rp 30 triliun. Sehingga total anggaran untuk merealisasikan program prioritas dalam 9 Program Nawa Cita hanya mencapai Rp 61,6 triliun.

Jika dalam pembahasan APBN 2015 antara pemerintahan SBY dan DPR bisa mengalihkan separuh ruang fiskal untuk program pemerintahan mendatang, maka kenaikkan harga BBM bersubsidi tidak perlu dinaikkan. Malah, masih ada sisa Rp 178,4 triliun untuk program Nawa Cita lainnya.

"Hal yang wajar, jika SBY serahkan 50 persen dari Rp 480 triliun. Sekitar Rp 240 triliun, saya yakin bisa dioptimalkan untuk program Nawa Cita," ujarnya.

Reporter: Safrezi Fitra
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait