Bebas Bea Keluar Jika Kemajuan Smelter Sudah 30 Persen

Wacana sebelumnya pembebasan bea keluar akan diberikan jika pembangunan smelter sudah 100 persen
Image title
Oleh
25 Agustus 2014, 18:21
Kementerian Keuangan
Arief Kamaludin|KATADATA

KATADATA ? Pemerintah membebaskan bea keluar bagi perusahaan mineral yang kemajuan pembangunan smelternya melebihi 30 persen. Sementara bagi perusahaan mineral yang sudah menyatakan kesungguhannya untuk membangun smelter, hanya akan dikenakan bea keluar sebesar 7,5 persen.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.011/2014 tentang perubahan ketiga atas PMK 75/PMK.011/2012 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Peraturan ini ditetapkan pada 25 Juli 2014.

Seperti dikutip dalam situs resmi Kementerian Keuangan, ada tiga tahap tingkat kemajuan pembangunan smelter dalam menentukan besaran bea keluarnya. Tahap pertama, mulai dari penempatan jaminan kesungguhan investasi hingga perkembangan investasinya mencapai 7,5 persen, dikenakan bea keluar sebesar 7,5 persen.   

Pada tahap kedua, dengan tingkat kemajuan pembangunan smelter 7,5-30 persen, dikenakan bea keluar sebesar 5 persen. Tahap ketiga, perusahaan tambang terbebas dari bea keluar, jika tingkat kemajuan pembangunan smelter telah lebih dari 30 persen. Sementara tahapan tingkat kemajuan pembangunan smelter ini didasarkan pada rekomendasi ekspor yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sementara pemberlakuan BK untuk yang tidak membangun smelter akan dikenakan BK progresif. Semua jenis mineral kecuali tembaga akan diberlakukan BK progresif setiap enam bulan sekali dari 20 persen menjadi 60 persen pada 2016.

Aturan ini sebenarnya lebih lunak dibandingkan wacana yang beredar pada saat pembahasan. Sebelumnya Menteri Perindustrian mengatakan dalam pembahasan aturan tersebut, ada kemungkinan penetapan bea keluar hingga 0 persen jika kemajuan pembangunan smelter sudah mencapai 100 persen.

Meski demikian Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Mineral Indonesia (Apemindo) Poltak Sitanggang mengaku pengusaha tambang tidak terlalu mempermasalahkan berapa besaran bea keluar yang akan ditetapkan pemerintah. Pada dasarnya pengusaha sangat sepakat dengan program hilirisasi pertambangan mineral.

?Yang kami harapkan itu ada konsistensi dari pemerintah,? ujar Poltak kepada Katadata, Senin (25/8).

Masalahnya adalah jika serius menjalankan program hilirisasi, seharusnya pemerintah sudah mempersiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu. Infrastruktur utamanya adalah pembangkit listrik untuk memasok kebutuhan energi dari smelter yang akan dibangun.

Menurutnya pada 2011, pemerintah dan pengusaha tambang sudah memiliki kesepakatan, yaitu pengusaha membangun smelter dan pemerintah menyiapkan infrastrukturnya (pembangkit listrik). Ternyata infrastruktur tersebut tidak kunjung disiapkan, hingga saat ini.

?Ini kan seperti memaksa pengusaha untuk selain berbisnis pertambangan dan industri hilirnya, tapi harus juga berbisnis pembangkit listrik,? ujarnya.

Makanya saat ini Apemindo tetap mengupayakan untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, yang tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009. Langkah hukum ini sudah ditempuh oleh Apemindo sejak awal tahun dan prosesnya tertunda karena gugatan pemilihan presiden 2014.

Dengan gugatan yang masih berjalan tersebut, Poltak mengatakan aturan di bawahnya yaitu Peraturan Menteri juga bisa dibatalkan. Terlebih PMK 153 Tahun 2014 ditetapkan satu hari menjelang libur lebaran 2014.

Reporter: Safrezi Fitra
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait