BI Masih Optimistis Inflasi Tahun Ini 5,5 Persen
KATADATA ? Bank Indonesia (BI) mengaku masih menghitung seberapa besar dampak kebijakan pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terhadap laju inflasi tahun ini. Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah melakukan pembatasan subsidi BBM dengan mengurangi jatah (kuota) BBM bersubsidi, dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan saat ini pihaknya tengah mendalami dampak pembatasan subsidi BBM terhadap inflasi. ?Tapi kalau pembatasan naiknya harga listrik, naiknya harga pangan, sudah kami perhitungkan dan itu buat inflasi di bawah 5,5 persen,? ujar Agus, di kantornnya, Senin (4/8).
Perhitungan Agus tersebut, dengan tidak adanya kebijakan pembatasan subsidi BBM saja tingkat inflasi sudah mencapai batas atas target inflasi BI tahun ini, yakni 4,5 persen plus minus 1. Bisa jadi pernyataan Agus tersebut memberikan sinyal bahwa inflasi tahun ini bisa melebihi target akibat pengurangan kuota BBM.
Melihat pengalaman tahun lalu, tingkat inflasi mencapai 3,29 persen pada bulan Juli 2013, akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada 22 Juni 2013. Tingkat inflasi saat itu mencapai rekor tertinggi sejak 1998 yang mencapai 8,56 persen sebagai imbas dari krisis ekonomi saat itu.
Juli tahun ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat inflasi sebesar 0,93 persen. Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga Juli 2014 laju inflasi sudah mencapai 2,94 persen.
?Pada Juli 2014 seluruh kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi,? ujar Kepala BPS Suryamin, dalam keterangannya (4/8). Berbeda dengan tahun lalu, di mana kelompok sandang mengalami deflasi.
Berdasarkan laporan BPS, kelompok bahan makanan menyumbang 0,38 persen inflasi pada Juli 2014; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,16 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,11 persen; kelompok sandang 0,05 persen; kelompok kesehatan 0,02 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,04 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,17 persen.
