Penetapan Pajak Asian Agri Dinilai Tidak Rasional

Faisal mengingatkan agar Ditjen Pajak agar tidak secara sembarangan dalam bekerja
Image title
Oleh
20 Februari 2014, 00:00
2883.jpg
Arief Kamaludin | KATADATA
www.pajak.go.id

KATADATA ? Penetapan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak  atas pajak Asian Agri Group dinilai tidak rasional. Soalnya, besaran pajak sebesar Rp 1,3 triliun tersebut melebihi pendapatan yang diterima Asian Agri.

Penasihat Indonesia Research and Strategic Analysis (IRSA) Faisal Basri mengatakan seharusnya pajak Asian Agri lebih rendah dari penetapan Ditjen Pajak. ?Dengan kekurangan pembayaran pajak Rp 1,3 triliun berarti laba yang dilaporkan selama 2002 hingga 2005 sebesar Rp 4,3 triliun,? kata dia di Wisma Nusantara Jakarta, Rabu (19/2).

Ia menjelaskan, untuk mendapatkan laba sebesar Rp 4,3 triliun, maka Asian Agri harus menghasilkan pertumbuhan laba sebelum pajak sebesar 57,3 persen dengan asumsi harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/ CPO) sebesar US$ 1.338 per ton selama empat tahun. ?Atau produksi CPO per hektare 15,5 ton,? kata dia.

Padahal, menurut Faisal, dalam kurun waktu tersebut Asian Agri hanya membukukan laba sebelum pajak sebesar 16,7 persen. Alhasil, pajak tersebut melebihi laba perseroan. ?Masak orang diwajibkan membayar pajak lebih besar ketimbang pendapatannya,? jelasnya.

Advertisement

Atas dasar tersebut, Faisal mengingatkan agar Ditjen Pajak agar tidak secara sembarangan dalam bekerja. ?Otoritas pajak jangan ugal-ugalan. Jadi lazimnya pajak itu, kalian bayar pajak segini, supaya ada ruang untuk negosiasi.?

Selain itu, ia juga mengatakan untuk untuk menganalisis keuntungan antarperusahaan biasa digunakan Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization (EBITDA). Sebab, menurutnya, jika memang terjadi rekayasa hasil penjualan atau mark up biaya, akan terlihat dalam EBITDA. Pergerakan kenaikan EBITDA Asian Agri, lanjutnya masih proporsional dengan harga CPO. ?EBITDA Asian Agri terbesar ketiga dari enam perusahaan sawit terbesar di Indonesia,? ujarnya.

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menilai Faisal salah dalam melakukan perhitungan, lantaran pengajar Universitas Indonesia itu menghitung besaran pajak hanya berdasarkan akuntansi normal Asian Agri. ?Dia tidak mengakui adanya rekayasa dalam perolehan laba. Biaya mana yang diperbesar dan biaya mana yang diperkecil,? kata dia kepada Katadata, Kamis (20/2).

Ia menjelaskan, dalam penghitungan pajak tersebut, Fasial hanya melihat akutansi normal yaitu pendapatan dikurangi biaya laba dan hasilnya laba normal. Padahal ada biaya yang diperbesar seperti transaksi hedging dan fee manajemen.

Adanya rekayasa biaya fiktif ini, kata Prastowo, juga terlihat dari keputusan Mahkamah Agung. ?Dia (Faisal) tidak mengakui. Dia masih mengunakan data ketika belum ada putusan MA, harusnya putusan MA itu hukum tetap,? kata dia.

Terkait dengan rencana perseroan yang ingin melakukan banding. Prastoyo menyarankan agar Asian Agri tidak memaksakan versi mereka dalam penghitungan pajak. ?Kalau memang jangan memaksakan versinya, pajak juga punya kewenangan,? ujarnya.

Reporter: Nina Rahayu
Editor: Arsip
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait