Alasan IDI Tak Percaya Riset Cuci Otak Terawan di Unhas
Rekomendasi pemecatan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) dr. Terawan Agus Putranto secara permanen dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merupakan buntut dari penggunaan terapi cuci otak yang dikembangkan dari digital subtraction angiopgraphy (DSA) .
Metode DSA yang digunakan Terawan, sebelumnya telah ia tuangkan dalam disertasi saat mendapatkan gelar doktor di Universitas Hasanuddin (Unhas).
Meski demikian, IDI masih menyangsikan metode tersebut, bahkan menganggap penelitian yang dilakukan Terawan memiliki kecacatan. Hal ini yang menjadi alasan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI memberikan sanksi pemberhentian sementara dari keanggotaan IDI pada 2018, dan kini berkembang menjadi pemberhentian secara permanen.
"Uji klinik yang benar akan mengatakan, kita sulit sekali menerima kesahihan penelitian yang tanpa pembanding. Ini adalah desain penelitian yang cacat besar sebetulnya," kata anggota MKEK IDI, Rianto Setiabudy, saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi IX DPR, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4).
Lebih jauh, Rianto menjelaskan bahwa uji klinik yang baik semestinya mengacu pada manfaat yang benar-benar dirasakan pasien. Misalnya, seseorang yang awalnya tidak bisa mengurus diri sendiri, kemudian bisa mengurus diri sendiri.
Contoh lainnya, seseorang yang tadinya tidak bisa berjalan, kemudian bisa berjalan. Sementara Terawan menggunakan tolok ukur keberhasilan menggunakan parameter pengganti, yaitu terjadinya pelebaran pembuluh darah.
MKEK IDI pun lantas mempertanyakan keabsahan penelitian disertasi milik Terawan. Rianto kemudian menyebutkan bahwa tim pembimbing disertasi sebenarnya mengetahui adanya celah pada penelitian Terawan.
"Saya mengatakan, dengan hormat saya pada Unhas dan tim pembimbing mereka, karena mereka sebetulnya sejak semula tahu weakness ini. Cuma mereka terpaksa mengiyakannya karena konon, ada tekanan eksternal yang saya tidak tahu itu bentuknya apa," ucap Rianto.
Merespons pernyataan IDI, anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, mendorong IDI agar menyampaikan temuan mengenai kecacatan penelitian tersebut dalam bentuk publikasi ilmiah, dan tidak dengan menyebarkan retorika.
