PDIP Kritik Koalisi Golkar - PPP - PAN Mengganggu Pemerintah
Tensi politik di antara partai mulai menghangat menjelang dimulainya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Juni mendatang. Hal ini ditandai dengan aksi saling kritik antar elit partai.
Kritikan dilayangkan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menanggapi kehadiran Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Menurut Hasto, koalisi ini terbentuk terlalu dini, sehingga mengingatkan partai politik agar tidak membuang-buang tenaga demi persiapan menjelang Pemilu 2024.
Dia justru meminta partai politik saat ini mengedepankan kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa, untuk menghadapi masa pascapandemi COVID-19.
"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pascapandemi," kata Hasto usai senam Sicita di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/5) seperti dikutip dari Antara.
Meski dia menyadari seluruh partai politik di Indonesia tengah bersiap dan membangun strategi untuk memenangkan Pemilu 2024, namun fokus PDI Perjuangan (PDIP) saat ini ialah mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dapat bekerja dengan baik dan sukses. Selain itu, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas.
Untuk itu, Hasto melihat energi yang dimiliki lebih baik difokuskan untuk menjawab tantangan ekonomi yang sedang dihadapi pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Terutama dengan kepemimpinan Indonesia pada KTT G20 nanti, dia menilai lebih baik semua pihak menunjukkan upaya agar membuat prestasi pemerintah semakin hebat.
Sementara untuk membangun kerja sama parpol, menurutnya saat ini belum menjadi prioritas PDIP. "Pemilu itu ada tahapan-tahapannya, ada skala prioritas. Kami membagi energi yang terbatas," jelasnya.
Kritik Hasto ini cukup beralasan jika melihat Koalisi Indonesia Bersatu turut dibesut oleh dua elit partai yang masuk dalam jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Selain itu, Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa, yang dipercaya Jokowi untuk menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia.
Sementara Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus, menjelaskan bahwa kehadiran koalisi besutan Golkar, PAN, dan PPP tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan. Justru sebaliknya, koalisi ini hadir untuk mendukung kebijakan dari pemerintahan Jokowi sampai selesai 2024 nanti.
Lalu, bagaimana publik akan memilih pada Pemilu 2024 nanti? Berikut sedikit gambaran mengenai apa yang menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam menentukan pilihan.
