Kronologi Dugaan Suap VP Summarecon Agung ke Eks Wali Kota Yogyakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di daerah Yogyakarta dan DKI Jakarta pada Kamis (2/6). Dari 10 orang ini, empat di antaranya ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen Royal Kedaton di Yogyakarta.
Mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Yogyakarta, Nurwidhihartana; serta Sekretaris Pribadi dan Ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono, diduga menerima suap. Sementara Vice President Real Estate PT Summarecon Agung, Tbk. Oon Nusihono diduga sebagai pihak yang memberikan suap.
Kasus ini bermula pada 2019, di mana Oon sebagai President Real Estate PT Summarecon Agung, Tbk. melalui anak perusahaan mereka PT Java Orient Property dengan Dandan Jaya sebagai Direktur Utama, mengajukan permohonan IMB untuk pembangunan apartemen Royal Kedaton yang berada di kawasan Malioboro. IMB tersebut diajukan kepada Dinas PTSP Kota Yogyakarta.
Proses permohonan izin kemudian berlanjut pada 2021. Selanjutnya untuk memuluskan proses permohonan tersebut, Oon dan Dandan diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens kepada Haryadi yang saat itu menjabat selaku Wali Kota Yogyakarta periode 2017 - 2022.
“Diduga ada kesepakatan antara ON (Oon Nusihono) dan HS (Haryadi Suyuti),” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam Koferensi Pers di kantor KPK, Jakarta, Jumat (3/6).
Kesepakatan antara Oon dan Haryadi berujung dengan keluarnya perintah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Kota Yogyakarta untuk segera menerbitkan IMB.
Akan tetapi, derdasarkan hasil penelitian dan kajian Dinas PUPR Kota Yogyakarta, ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi pihak pemohon IMB. Dinas PUPR menemukan ketidaksesuaian dasar aturan bangunan, khususnya terkait tinggi dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan.
Haryadi yang mengetahui kendala tersebut, kemudian menerbitkan surat rekomendasi yang mengakomodir permohonan Oon dengan menyetujui tinggi bangunan melebihi batas aturan maksimal agar IMB dapat diterbitkan.
Dari hasil kesepakatan di antara Oon dengan Haryadi, tim penyidik menemukan adanya sejumlah pemberian. Selama proses penerbitan IMB, tim penyidik menduga adanya penyerahan uang secara bertahap dengan jumlah sekitar Rp50 juta. Oon diduga memberikan uang tersebut untuk Haryadi dan Nurwidhihartana, melalui Triyadi.
Selanjutnya pada 2022, IMB apartemen Royal Kedaton pun terbit pada Kamis (2/6). Pada saat itu, Oon datang ke Yogyakarta untuk menemui Haryadi di rumah dinas jabatan wali kota. Dia kemudian kembali menyerahkan uang sejumlah sekitar USD 27,25 ribu atau setara Rp395,8 juta, yang dikemas dalam goodie bag dan diserahkan melalui Triyadi.
“Sebagian uang tersebut juga diperuntukkan bagi NWH (Nurwidhihartana),” ujar Alex.
Akibat dugaan pemberian suap ini, tim penyidik menemukan adanya peningkatan ongkos produksi menjadi lebih mahal. Hal itu menyebabkan harga yang harus ditanggung masyarakat sebagai konsumen nantinya menjadi lebih mahal juga. Selain itu, menurut Alex, praktik korupsi pada sektor perizinan dapat membuat persaingan bisnis menjadi tidak sehat.
“Perizinan menjadi salah satu modus korupsi tertinggi yang ditangani KPK, oleh karenanya kami memberikan fokus khusus dalam upaya pencegahannya,” tuturnya.
Sementara itu, berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), penyalahgunaan anggaran menjadi modus yang paling banyak digunakan koruptor dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.
Tercatat, ada 133 kasus korupsi dengan modus penyalahgunaan anggaran pada 2021. Kemudian, modus kegiatan/proyek fiktif berjumlah 109 kasus. Lalu, modus penggelapan dan mark up masing-masing 79 kasus dan 54 kasus.
Saat ini, seluruh tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama. Haryadi di Rumah Tahanan (Rutan) KPK yang berada di Gedung Merah Putih, Nurwidhihartana di Rutan Polres Jakarta Pusat, Triyanto Budi Yuwono di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan Oon Nusihono di Rutan KPK pada Gedung Kavling C1.
