Harga Tinggi jadi Alasan Publik Kesulitan Akses Minyak Goreng

Image title
8 Juni 2022, 17:09
Pedagang menunjukkan plastik berisi minyak goreng curah di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (31/5/2022).
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom.
Pedagang menunjukkan plastik berisi minyak goreng curah di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Di tengah proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Kejaksaan Agung, survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menemukan bahwa mayoritas publik masih merasa kesulitan memperoleh minyak goreng. Jumlahnya mencapai 54,3% responden.

Meski begitu, temuan itu menunjukkan perbaikan, karena pada periode survei sebelumnya pada April, jumlah responden yang mengakut mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng mencapai 74,9%.

Advertisement

“Sebulan berikutnya menurun sangat cepat, tapi mayoritas masih mengalami kesulitan, yaitu terutama karena harga yang kurang terjangkau,” ujar Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi, dalam Rilis Survei Nasional Kepercayaan Publik terhadap Lembaga-Lembaga Penegak Hukum dan Agenda Pemberantasan Korupsi pada Rabu (8/6).

Dalam penelitian ini terungkap, 71,4% responden mengaku sulit mendapatkan minyak goreng karena harganya terlalu tinggi menurut mereka. Sementara 27,6% kesulitan memperoleh minyak goreng terkait ketersediaan barang.

Dalam pertanyaan lanjutan, 46% responden menilai harga minyak goreng masih terlalu mahal untuk mereka, dan 17% merasa tidak terjangkau sama sekali. Sementara 30,3% merasa harganya sudah terjangkau, dengan 4% merasa sangat terjangkau.

Dalam persoalan penuntasan kasus dugaan korupsi minyak goreng yang ditangani Kejaksaan Agung, mayoritas responden mendukung upaya lembaga penegak hukum untuk menuntaskannya. Dari seluruh responden, hanya 6,7% yang kurang mendukung dan 3,4% tidak mendukung sama sekali. Berbanding cukup jauh dengan yang mendukung sebesar 46,2% serta sangat mendukung 34%.

Menurutnya, isu ini kelangkaan minyak goreng berpotensi menghambat perbaikan kondisi ekonomi nasional, terutama setelah meredanya pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan sifatnya yang masif terhadap warga nasional. Selain itu, ada dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di balik kelangkaan yang terjadi, sehingga isu ini memiliki dampak meluas terutama menyangkut penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan stabilitas politik.

“Hal ini yang menjelaskan mengapa kemudian dukungan publik sangat besar diberikan kepada Jaksa Agung dalam memerangi mafia minyak goreng,” kata Burhan.

Halaman:
Reporter: Ashri Fadilla
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement