Pentingnya Infrastruktur Hilir Sebelum Larang Ekspor Timah dan Bauksit

Muhamad Fajar Riyandanu
23 Juni 2022, 10:39
Ilustrasi logam timah
123RF.com/Piotr Pawinski
Ilustrasi logam timah

Sejumlah pengamat energi menilai pemerintah harus menyiapkan infrastruktur hilirisasi sebelum menerapkan larangan ekspor timah batangan dan washed bauxite pada 2023. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memberikan sejumlah insentif seperti pembebasan pajak dan mempermudah perizinan operasi bagi perusahaan luar dan dalam negeri.

Persiapan infrastruktur dan insentif dinilai dapat menarik investor, serta menjamin kedua mineral tersebut terserap pasar domestik.

Advertisement

Menurut catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), saat ini 98% balok timah yang diproduksi di Indonesia masih ditujukan untuk pasar ekspor. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai eksportir timah terbesar di dunia. Sementara 2% sisanya, untuk pasar domestik.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan langkah pemerintah untuk menghentikan ekspor timah batangan dan washed bauxite merupakan hal positif. Menurutnya, inisiatif pemerintah untuk mengolah komoditas itu menjadi sebuah produk di dalam negeri dapat menaikkan nilai jual untuk kemudian dijual ke pasar internasional maupun domestik.

"Ini inisiatif yang baik karena sebelumnya paradigma dari para pengusaha pertambangan nikel bauksit dan timah itu selalu keruk dan jual, atau keruk langsung ekspor. Ini yang bikin nilai jualnya rendah," kata Fahmy saat dihubungi Kamis (23/6).

Fahmy berharap, sebelum wacana itu diterapkan, pemerintah sudah siap dengan penyediaan infrastruktur dan paket kebijakan yang menunjang proses hilirisasi timah dan bauksit. Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Antam atau PT Timah dirasa mampu untuk menjadi pelopor dalam melaksanakan investasi di bidang hilirisasi.

"Larangan ekspor dalam jangka pendek memang akan menurunkan ekspor, tapi jangka menengah dan jangka panjang setelah dihilirkan jadi produk tertentu, dia akan punya nilai tambah yang lebih besar, yang berimplikasi pada kapasitas produksi yang semakin besar," ujar Fahmy.

Senada dengan Fahmy, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyampaikan, pemerintah harus membangun industri dalam negeri agar hasil hilirisasi produk timah dan bauksit bisa terserap di pasar domestik.

Pasalnya, pangsa ekspor di angka 98% merupakan jumlah yang cukup besar. "Jangan sampai ketika arahan ini dilakukan, ternyata pasar dalam negeri masih belum siap," kata Mamit saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (23/6).

Halaman:
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement