Berita Timah Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk mempercepat pembangunan fasilitas peleburan atau smelter bauksit dan timah di dalam negeri.

Jokowi kerap menyuarakan niatnya untuk melakukan hilirisasi tambang. Salah satunya adalah larangan ekspor nikel yang berujung gugatan di WTO.

Holding BUMN pertambangan MIND ID meminta pemerintah menyetop impor produk olahan timah dan bauksit jika ingin mendorong hilirisasi komoditas tambang di dalam negeri.

Pada sembilan bulan pertama tahun ini, PT Timah Tbk. (TINS) mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 4,97% menjadi Rp 10,18 triliun.

Pemerintah mulai menyiapkan regulasi yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan larangan ekspor bauksit, timah, dan tembaga untuk mendorong hilirisasi.

Smelter ausmelt furnace PT Timah akan mulai beroperasi akhir bulan ini. Teknologi ini dapat mengolah timah kadar rendah dan biaya pengolahan dapat ditekan hingga 25%

Pemerintah akan mendorong Cina berinvestasi pada hilirisasi timah, tembaga, hingga bauksit, setelah sukses dengan nikel.

Pemerintah perlu membangun industri hilir sebelum menerapkan larangan ekspor timah batangan agar tak terjadi kelebihan pasokan yang tak terserap industri dalam negeri.

Pemerintah optimistis penyetopan ekspor timah batangan (ingot) akan berdampak positif pada perekonomian melalui hilirisasi.

Jokowi masih menghitung kesiapan smelter untuk mengolah timah jika ekspor harus dihentikan.

Smelter timah tersebut dijadwalkan akan rampung pada bulan depan.

Kebijakan larangan ekspor timah dapat memicu limpahan pasokan yang tak terserap di dalam negeri karena hilirisasi yang belum berkembang. Serapan timah nasional saat ini hanya 5% dari produksi.

Menurut Bahlil, Indonesia tidak akan gentar jika larangan ekspor timah digugat di WTO seperti larangan ekspor nikel.

"Punya raw material, malah impor. Ini apa-apaan," ujar Jokowi.

Penghentian ekspor timah batangan dan bauksit tersebut bertujuan untuk meningkatkan industri hilirisasi.