Anggaran Membengkak, Pemerintah Ingin Ganti Skema Subsidi BBM dan LPG
Realisasi belanja negara untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG), hingga April lalu mencapai Rp 34,8 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 50 persen jika dibandingkan periode sama pada 2021, yang mencapai Rp 23,3 triliun.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Edy Priyono, mengatakan kenaikan subsidi BBM dan LPG merupakan dampak dari kenaikan harga migas di pasar global. “Kita masih banyak mengimpor migas, sehingga ketika harga beli naik dan kita ingin mempertahankan harga, subsidi harus naik,” ujar Edy dalam keterangan yang diterima Katadata.co.id, Rabu (25/5).
Edy menjelaskan alasan pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM, khususnya jenis Pertalite dan LPG tiga kilogram. Menurutnya kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga-harga komoditas, imbas dari ketidakpastian global.
Pemerintah, kata dia, sebenarnya bisa saja mencabut subsidi dan melepas BBM jenis Pertalite serta LPG tiga kilogram dengan harga keekonomian demi menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, pemerintah justru menambah anggaran belanja untuk subsidi energi.
Meski pemerintah juga menyadari bahwa subsidi energi, khususnya LPG, banyak dinikmati kalangan menengah-atas sehingga kurang tepat sasaran.
Untuk itu, pemerintah sedang mempertimbangkan melakukan transformasi skema subsidi, dari subsidi terhadap barang menjadi subsidi terhadap orang atau sistem tertutup.
“Agar lebih tetap sasaran, hanya mereka yang miskin atau rentan miskin yang menikmati,” tegas Edy.
