Akhiri BBM Murah, Kembalikan Kebijakan Subsidi Tetap
Presentasi lengkap Katadata mengenai subsidi BBM yang disampaikan hari ini bisa diunduh di: Arah Kebijakan Subsidi BBM Pemerintah Baru
KATADATA ? Pemerintah perlu segera menyusun rencana (roadmap) yang jelas untuk mengurangi subsidi BBM secara bertahap guna mengakhiri era BBM murah. Pemerintah sebaiknya kembali menerapkan kebijakan subsidi tetap harga BBM seiring fluktuasi harga minyak dunia, seperti pernah diterapkan oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri.
Kesimpulan tersebut disampaikan oleh Research Director Katadata Heri Susanto dan Managing Director Katadata Ade Wahyudi dalam Press Briefing bertajuk ?Arah Kebijakan Subsidi BBM Pemerintahan Baru? di Warung Daun, Cikini, Jakarta, 13 November 2014. Dalam kesempatan itu hadir pula ekonom DBS Group Research Gundy Cahyadi.
Hasil riset Katadata menunjukkan, sedikitnya ada 10 alasan mengapa pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla perlu mengakhiri kebijakan BBM murah. Pertama, Indonesia adalah salah satu negara paling boros subsidi energi di Asia. Dengan anggaran subsidi energi sangat besar, yaitu 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Indonesia hanya dikalahkan oleh Pakistan dan Bangladesh.
Kedua, BBM murah menyebabkan konsumsi dan impor minyak melonjak sehingga menimbulkan defisit perdagangan migas dan defisit neraca pembayaran. Defisit menyebabkan nilai tukar rupiah pun terpukul. Ketiga, lebih dari separuh atau 53 persen dari total subsidi BBM Rp 210 triliun pada 2013 dinikmati oleh pengguna mobil pribadi.
Keempat, dengan cadangan minyak tersisa 3,7 miliar barel pada 2013, Indonesia bukan lagi tergolong negara kaya minyak. Dengan produksi rata-rata 800 ribu barel per hari, cadangan itu hanya cukup untuk 12 tahun. Kelima,sejak 2003 Indonesia bukan lagi tergolong negara net exporter minyak, melainkan sudah menjadi net importer minyak, karena produksi menurun dan konsumsi melonjak.
Keenam, rezim subsidi BBM kian ditinggalkan oleh banyak negara, termasuk negara net exporter, seperti Vietnam. Bahkan tak sedikit negara mengenakan pajak terhadap BBM. Ketujuh, tak hanya negara miskin minyak, negara kaya minyak pun mulai siap-siap memangkas subsidi. Iran, negara dengan cadangan minyak terbesar ketiga dunia, akan menaikkan BBM secara bertahap hingga sesuai harga pasar.
Kedelapan, anggaran yang dialokasikan untuk subsidi energi sangat timpang dibandingkan dengan anggaran yang disalurkan untuk infrastruktur, kesehatan dan pemberantasan kemiskinan. Kesembilan, pendapatan migas bahkan sudah tidak cukup untuk menutup ongkos subsidi energi. Kesepuluh, BBM murah menghambat tumbuhnya energi alternatif, seperti gas alam, panas bumi dan bioenergi.
