LPS Dukung Pelaporan Transaksi Kartu Kredit untuk Pajak
Rencana pemerintah mewajibkan 22 bank melaporkan transaksi kartu kredit ditanggapi positif oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Mandiri. Namun mereka berharap terlebih dahulu digelar diskusi membahas masalah tersebut. Sebab hingga saat ini banyak bank yang belum memahami aturan ini.
Dewan Komisioner LPS Destry Damayanti mengatakan data perbankan ini dibutuhkan untuk mendorong penerimaan negara. Bahkan di negara lain, seperti Singapura dan Swiss, rekening sudah lebih mudah untuk dibuka. Apalagi, kebijakan yang kaku lebih rentan disalahgunakan, termasuk dalam hal kerahasiaan bank.
Bila kerahasiaan bank diterakpakan secara rigid, penelusuran aparat pun akan terhambat, termasuk penelisikan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. “Kalau memang untuk kebutuhan yang lebih besar soal penerimaan negara, saya kira sah-sah saja,” kata Destry di Hotel Le-Meridien, Jakarta, Senin, 4 April 2016. (Baca: Diincar Pajak, 22 Bank Wajib Setor Data Transaksi Kartu Kredit).
Transparansi seperti ini, kata dia, penting mengingat penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi masih minim. Tetapi Destry berharap ada komitmen yang tegas dari pemerintah agar data ini tidak tersebar. Selain itu perlu ditetapkan sanksi yang jelas jika terjadi kebocoran.
Kartiko Wirjoadtmotjo sependapat dengan pandangan tersebut. Direktur Utama Bank Mandiri ini menilai pelaporan nasabah bank yang melakukan transaksi kartu kredit ke Direktorat Jenderal Pajak sah dilakukan. Namun ia meminta agar aturan ini dikaji terlebih dulu dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas terkait.
Dengan begitu, sosialisasi kebijakan tersebut kepada industri perbankan akan lebih jelas. Menurut dia, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan itu juga tidak akan mengurangi minat nasabah untuk bertransaksi. “Secara individu untuk trasaksi belanja, simple. Yang tidak terkait dengan pidana seharusnya nggak khawatir,” tutur Kartiko. (Baca juga: Otoritas Bank Belum Paham Kewajiban Lapor Transaksi Kartu Kredit).
