Listrik 35 Ribu MW Tak Tercapai, Jonan: Tak Ada Black Out 2019

Penulis: Anggita Rezki Amelia

Editor: Arnold Sirait

17/11/2016, 16.38 WIB

Pencapaian itu sudah cukup besar dibandingkan pembangunan pembangkit listrik selama ini. Bahkan, dalam 25 tahun terakhir tak ada pembangunan pembangkit sebesar itu.

PLTU Suralaya
Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengakui target pembangunan pembangkit listrik berkapasitas total 35 ribu Mega Watt (MW) tidak akan tercapai tahun 2019. Meski begitu, dia memastikan tidak akan ada pemadaman listrik.

Menurut Jonan, pembangkit listrik yang akan dibangun hingga 2019 sekitar 19.700 MW.   Sedangkan target 35 ribu MW  baru bisa tercapai sekitar tahun 2022 atau molor tiga tahun dari target semula.

"Namun, sampai 2019 maksimal tidak ada black out (mati lampu) atau tidak ada pemadaman listrik bergilir,” kata dia saat pemaparan di acara DBS Insight di Jakarta, Kamis (17/11). (Baca: Dewan Energi: Proyek 35 Ribu MW Cuma Beres 55 Persen Masa Jokowi)

Dengan target baru itu berarti pemerintah  membangun pembangkit rata-rata sekitar 4 ribu MW setiap tahun dalam kurun lima tahun sejak 2014 sampai 2019.  Jonan menilai pencapaian tersebut sudah cukup besar dibandingkan pembangunan pembangkit listrik selama ini. Bahkan, dalam 25 tahun terakhir tidak ada pembangunan pembangkit listrik sebesar itu.

Penambahan pembangkit listrik 19.700 MW itu akan meningkatkan rasio elektrifikasi rumah tangga di Indonesia menjadi 95 persen. Saat ini rasio elektrifikasi masih sebesar 88 persen.

Jika mengacu data Potensi Desa 2014, saat ini masih ada 2.500 desa yang belum teraliri listrik. Dari data itu, sebanyak 2.376 desa berada di Papua. Hingga 2019 nanti, Jonan menargetkan desa ini dapat teraliri listrik seluruhnya. (Baca: Jonan Targetkan Seluruh Desa Teraliri Listrik pada 2019)

Untuk memuluskan rencana tersebut, Kementerian ESDM juga sudah menyiapkan beberapa regulasi. Salah satunya adalah regulasi mengenai peluang  swasta membangun infrastruktur kelistrikan di wilayah desa yang belum terlistriki. Caranya adalah membangun pembangkit listrik berbasis energi terbarukan seperti angin, bayu, surya, hingga air laut.

Dalam aturan yang tengah digodoknya itu, salah satu mekanisme penjualan listrik dari swasta boleh langsung dijual kepada masyarakat tanpa harus melalui PLN. Namun, Jonan belum mau mendetailkan rencana tersebut. Yang jelas, tarif listriknya akan berbeda dari pembangkit listrik jenis lainnya. "Pasti diatur dengan persetujuan pemerintah (tarif listriknya)," katanya. 

Pembangunan listrik di desa dengan menggunakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan alternatif yang cepat untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di pedesaan. Sebab, pembangkit EBT tidak memerlukan pembangunan  transmisi dan  gardu induk. Jadi, tidak bergantung kepada PLN.

(Baca: Gaet Investor, Pemerintah Pangkas Izin Energi Terbarukan)

Menurut Jonan, investasi membangun pembangkit di wilayah desa terpencil tidaklah besar, sebab jumlah pemukiman dan beban puncak listrik di desa tidak terlalu tinggi. Secara rata-rata untuk memproduksi 0,1 Mega Watt (MW), membutuhkan dana  US$ 200 juta. “Ini bisa mengaliri listrik satu kecamatan," kata dia.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN