"Kalau investor Tiongkok akan menanamkan modal dalam pengembangan kawasan industri serta PLTA. Nilainya US$ 20 miliar," kata Irianto
Proyek PLTA Jatigede
Arief Kamaludin|KATADATA

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengungkapkan saat ini sudah ada empat investor dari Tiongkok dan Korea Selatan yang siap berinvestasi di daerahnya. Keempat investor ini berencana menanamkan modalnya hingga US$ 28 miliar atau sekitar Rp 372 triliun.

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menyebutkan salah satu investor tersebut adalah Hyundai. Perusahaan Korea Selatan ini akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) senilai US$ 1 miliar. Investor Korea Selatan  lainnya akan menginvestasikan dananya di sektor industri senilai US$ 7 miliar.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

(Baca: PLN Persoalkan Rencana Investasi PLTA Tiongkok di Kaltara)

"Kalau investor Tiongkok akan menanamkan modal dalam pengembangan kawasan industri serta PLTA. Nilainya US$ 20 miliar," kata Irianto di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (15/9).

Terkait dengan rencana investasi ini, Irianto mengaku telah menerima arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk mensinkronkan kawasan industri dengan infrastruktur seperti PLTA. Apalagi saat ini salah satu investor PT Kayan Hydro Energy juga akan membangun PLTA dan Tsing San Group akan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).

(Lihat Ekonografik: Proyek Tiga Provinsi Untuk Tiongkok)

Irianto juga mengungkapkan bahwa masih ada kendala di Kaltara dalam memacu investasi. Salah satu permasalahan yang mengganjal adalah pengadaan lahan di mana beberapa lahan kawasan industri masih tumpang tindih dengan lahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Bantubara (PKP2B).

"Kami akan berkonsultasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) (Sofyan Djalil)," katanya.

Kepala Badan Koordonasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan Pemerintah pusat akan membantu menyelaraskan proyek yang ada di Kaltara. Selain itu Kaltara sebagai provinsi juga harus bersinergi dengan Kalimantan Timur hingga Sabah (Malaysia). Hal ini diperlukan untuk mempermudah tumbuhnya industri di provinsi termuda di Indonesia ini.

"Contohnya kami dapat informasi Sabah itu kekurangan listrik, mungkin bisa ekspor listrik ke sana," kata Lembong. (Baca: Kemenhub: Proyek Strategis Bandara Sebatik Jadi Pangkalan TNI AU)

Artikel Terkait
Sebelumnya, ada wacana menjadikan ketiga wilayah ini Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurut Luhut, status ini tidak ada hubungannya dengan Meikarta.
Negara-negara ASEAN dan mitra dagangnya juga menyerukan agar perundingan RCEP diselesaikan pada tahun 2018.
Kepala BKPM Thomas Lembong menyarankan pelaku usaha untuk melakukan digitalisasi atas bisnisnya agar tidak ketinggalan dengan perkembangan yang ada.