Sri Mulyani Beberkan Isi Pertemuan dengan Bos Gojek

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan CEO Gojek Nadiem Makarim dan perwakilan Kamar Dagang dan Industri  (KADIN) Indonesia pada Selasa (7/11). Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani mengatakan, ada beberapa rekomendasi dari para pengusaha tersebut, dari mulai pengembangan ekonomi digital hingga penurunan pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Pertama, rekomendasi tentang pengembangan ekonomi digital. “Mereka rekomendasi untuk meningkatkan digital  economy dan financial inclusion (perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan), mereka bisa berperan. Dan kami sambut gembira. Kami siap bekerja sama,” kata Sri Mulyani menceritakan kembali pertemuan itu usai memberikan pengarahan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Rabu (8/11).

Kedua, rekomendasi supaya pemerintah mempermudah persyaratan bagi UKM dalam jaringan Gojek dan platform sejenis  untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menjadi pengusaha kena pajak. "Kami memang setuju pembuatan NPWP dan penyerahan SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak bisa dipermudah. Dari Nadiem dan timnya mereka punya cara untuk kelola 100 ribu merchant-nya," kata dia. (Baca juga: Kerek Ranking Kemudahan Bayar Pajak, Sri Mulyani Andalkan Teknologi)

Sebelumnya, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Iwan Djuniardi mengatakan, intinya, Nadiem meminta agar perusahaannya bisa menjadi penyedia layanan aplikasi atau application service provider (ASP) terkait pajak. Dengan begitu, Gojek bisa memfasilitasi pendaftaran NPWP dan pelaporan SPT masyarakat. (Baca juga: Sri Mulyani Pertimbangkan Gojek Jadi Agen SPT Pajak)

Namun, Sri Mulyani menjelaskan, pihaknya belum mengetahui kemungkinan mekanisme kerja sama dengan Gojek. “Apakah itu kerja sama yang bisa system by system yang integrated (terintegrasi) atau cara yang lain, saya akan serahkan ke tim teknis,” ujarnya.

Ketiga, baik Kadin ataupun Gojek meminta penurunan tarif pajak UKM dari ketentuan saat ini yaitu 1% final dari omzet. Soal penurunan tarif, Sri Mulyani tak memberikan kepastian. Namun, ia berjanji akan membuat kebijakan yang membuat UKM nyaman dan ada dalam sistem sehingga pemerintah bisa membantu UKM terkait.