Pernyataan Jokowi perihal Setya Novanto yang meminta izin, dianggap tidak tegas disebabkan adanya kalkulasi politik.
Presiden Jokowi
Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Senayan. Katadata

Ketua DPR RI Setya Novanto beberapa kali menolak diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dalih lembaga antirasuah tersebut perlu mendapat izin Presiden Joko Widodo. Jokowi menyerahkan proses hukum kepada aturan yang berlaku.

Jokowi mengatakan, Undang-undang yang menyebut bahwa pemeriksaan terhadap Novanto harus seizin presiden harus dibuka kembali. Nantinya, perlu ditilik apakah memang aturan yang mewajibkan izin presiden itu memang tercantum.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

“Buka undang-undangnya semua. Buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, di situlah diikuti,” kata Presiden Joko Widodo usai membuka kongres ke-20 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Manado, Rabu 15 November 2017.

(Baca: Mangkir Pemeriksaan, Setnov Kembali Minta KPK Izin ke Presiden)

Aturan yang menyebutkan bahwa pemeriksaan anggota DPR harus seizin presiden ada dalam Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal tersebut sebelumnya sudah diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi.

Namun, Pasal 245 Ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan Ayat 1 tidak berlaku jika tindak pidana yang dilakukan anggota DPR bersifat khusus, salah satunya, seperti tindak pidana korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai ucapan pernyataan Jokowi tidak tegas disebabkan adanya kalkulasi politik. Menurut Adnan, Jokowi memperhitungkan pernyataannya agar posisinya aman dalam kontestasi politik, khususnya untuk Pemilu Presiden 2019.

Sebab, Golkar yang dipimpin Novanto saat ini mendukungnya di koalisi pemerintahan. Selain itu, Golkar juga sudah memastikan dukungannya untuk mengusung Jokowi pada Pilpres 2019.

"Saya melihat lebih karena kalkulasi politik. Presiden merasa tidak yakin kalau posisinya aman," kata Adnan.

Kendati demikian, Adnan menilai Jokowi tak bisa lagi mengambil sikap "menggantung" dalam menanggapi kasus yang menjerat Novanto. Pasalnya, sikap Jokowi dianggap bisa menjadi bumerang dalam kontestasi politiknya.

"Secara faktual memang harus diperhitungkan karena bagaimana pun nasibnya sebagai presiden akan ditentukan oleh solidnya koalisi. Tapi pada saat yang sama masyarakat lebih memilih presiden itu berdasarkan sikap yang tegas terhadap korupsi," kata Adnan.

(Baca: Jadi Tersangka, Setya Novanto Kembali 'Serang Balik' Pejabat KPK)

Adnan khawatir sikap Jokowi yang ambigu akan dimanfaatkan untuk berlindung dan menghambat proses hukum oleh KPK. Adnan pun menyarankan agar Jokowi memanggil ahli hukum untuk menanyakan apakah argumentasi Novanto terkait pemeriksaan yang memerlukan izin presiden itu tepat atau tidak.

Jika ahli hukum mengatakan pernyataan Novanto tidak tepat, maka Jokowi dapat langsung menyampaikannya kepada publik. "Presiden bisa mengatakan tidak perlu izin. Oleh karena itu jangan jadikan saya sebagai bumper, sehingga ya tidak kemudian dimanfaatkan," kata Adnan.

Novanto hari ini kembali mangkir dari pemeriksaan yang dijadwalkan KPK. Sejatinya, Novanto akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Novanto lagi-lagi beralasan bahwa pemeriksaan yang dilakukan kepadanya memerlukan izin presiden. Hal itu tertuang dalam surat tertanggal 14 November 2017 dari pengacara Novanto, Fredrich Yunadi yang diserahkan ke KPK pagi ini.

"Surat pemberitahuan tidak dapat memenuhi panggilan KPK tersebut berisikan 7 poin yang pada pokoknya sama dengan surat sebelumnya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah. (Baca: KPK Resmi Umumkan Setnov Kembali Jadi Tersangka Korupsi e-KTP)

Novanto sudah empat kali mangkir dari pemeriksaan yang dijadwalkan KPK. Pada tiga pemeriksaan sebelumnya, Novanto dijadwalkan sebagai saksi dari tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.

Adapun, Novanto telah resmi diumumkan kembali sebagai tersangka pada Jumat (10/11). Novanto kembali dijerat dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis Elektronik (e-KTP) tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Novanto diduga bersama-sama melakukan korupsi dengan Anang, Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Novanto pun diduga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Dia diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket KTP elektronik tahun 2011-2012 pada Kemendagri.

Setya Novanto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Artikel Terkait
"Saya perintahkan jalur ganda dimulai pekerjaannya," kata Jokowi
Proyek bendungan ini kembali direncanakan pembangunannya saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Dalam setiap helaan nafas diplomasi Indonesia ada keberpihakan terhadap Palestina," kata Jokowi