HIPMI Nilai Regulasi Tak Konsisten Sebabkan 142 Proyek EBT Mangkrak

Penulis: Arnold Sirait

18/12/2017, 13.35 WIB

“Dengan tarif flat 85% dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP), mana ada swasta yang mau jadi mitra, biarpun bareng Pemda," ujar Yaser.

Listrik
Katadata | Arief Kamaludin
ilustrasi.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mulai buka suara terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang mangkraknya proyek energi baru terbarukan (EBT). Mereka menganggap proyek tersebut mangkrak akibat tidak konsistennya pemerintah.

Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Yaser Palito mengatakan proyek energi baru terbarukan itu terbengkalai sebagai dampak dari regulasi pemerintah yang tidak konsisten atau kerap berubah. “Ini dampak dari inkonsistensi regulasi yang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak mau perbaiki,” ujar kata dia berdasarkan keterangan resminya dikutip Senin (18/12).

Seperti diketahui, sejak tahun 2011, ada 142 proyek energi baru dan terbarukan (EBT) senilai Rp 1,17 triliun yang dikerjakan Kementerian ESDM mangkrak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, banyak pembangkit listrik EBT yang rusak dan terbengkalai setelah dibangun.

Yaser mengatakan, mangkraknya 142 proyek EBT tersebut sebenarnya dapat dicegah bila regulasi investasi EBT cukup mendukung. Sehingga sejak awal pengerjaan proyek EBT tersebut dikerjakan secara profesional.

Sementara itu, saat ini menurut Yaser proyek-proyek tersebut digarap asal-asalan. “Sebab nantinya setelah diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda). Lalu pemda mencari mitra swasta, tapi tidak ada yang mau sebab harga listrik tidak menarik. Sementara, biaya investasi dan pemeliharaannya besar,” ujar dia.

Yaser mengatakan, pada 2009, sebenarnya harga EBT dibuat semenarik mungkin bagi swasta. Namun belakangan, berbagai revisi membuat peminat EBT menurun. Bahkan kebijakan ESDM akhir-akhir ini membuat perbankan dalam negeri sulit memberikan pinjaman kepada pengusaha karena sudah dipatok dengan tarif tetap dan rendah.

Alhasil pemerintah daerah juga kesulitan mencari mitra. “Dengan tarif flat 85% dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP), mana ada swasta yang mau jadi mitra, biarpun bareng Pemda," ujar Yaser.

Penetapan tarif EBT ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 tahun 2017. Misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)/Angin, tarif listriknya ditentukan berdasarkan BPP setempat. Apabila BPP pembangkit setempat di atas rata-rata BPP pembangkit nasional, maka harga pembelian tenaga listrik dari PLTB paling tinggi 85% dari BPP setempat. Namun jika BPP setempat sama atau di bawah rata-rata BPP nasional, maka harga pembelian tenaga listrik dari PLTB ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Yaser mengatakan, dengan tarif semacam saat ini, pengusaha tidak punya waktu untuk mengembalikan modalnya. Makanya, pengusaha tidak punya minat mengambil proyek-proyek EBT yang sudah dibangun pemerintah, sebab biaya investasi mahal sedangkan pendapatan sangat rendah.

“Belum lagi proyek-proyek ini asal-asalan. Kami kalau ambil, harus ada ekstra capital untuk perbaiki mesin, bendungan, dan infrastruktur pembangkit, ditambah lagi biaya pemeliharaan,” ujar Yaser.

Yaser mengatakan, kondisi investasi EBT di Indonesia tidak bisa disamakan dengan di Uni Emirat Arab yang menjual dengan harga murah hanya US$ 2 sen per kwh. Di UEA, tanah gratis, cost of fund sangat rendah. Pemerintah juga memberikan insentif kepada investor. Kondisi geografis di Uni Emirat Arab juga sangat ringan sebab di padang gurun.

(Baca: Pemerintah Incar Investasi Rp 67 Triliun dari Uni Emirat Arab)

Dengan kondisi yang ada saat ini, Yaser memperkirakan target bauran energi dari EBT minimal 23% pada 2025 tidak akan tercapai. “Kalau dengan kondisi regulasi seperti saat ini, target pasti akan meleset,” ujar dia.

Di sisi lain, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengklaim investasi sektor energi baru terbarukan di Indonesia masih menarik. Ini terlihat dari beberapa perusahaan yang bersedia menandatangani kontrak jual beli listrik yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. 

Hingga kini ada 68 perusahaan swasta yang sudah menandatangani jual beli listrik dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya 14 perusahaan, dan 2015 yang hanya 16 perusahaan. 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan