Kemendag Perpanjang Kerja Sama Pengawasan Barang dengan Polisi

Penulis: Michael Reily

Editor: Pingit Aria

20/12/2017, 15.09 WIB

Kemendag memerlukan bantuan polisi dalam pengawasan barang beredar karena jumlah pegawai yang terbatas.

Kemendag Kerja Sama dengan Bareskrim
Kemendag
Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Ari Dono Sukmanto (kiri), Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Syahrul Mamma (kanan), serta Sekretaris Jenderal Karyanto Suprih, usai penandatanganan nota kesepahaman dalam pengawasan barang

Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memperpanjang nota kesepahaman untuk penegakkan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan. Memorandum of Understanding (MoU) awal yang ditandatangani pada 4 Januari 2013 seharusnya  selesai 4 Januari 2018, namun kedua pihak berkomitmen tetap melanjutkan sinergi.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga, Kemendag, Syahrul Mamma dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Inspektur Jenderal Ari Dono Sukmanto.

"Ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat, sekaligus sarana menciptakan perlindungan konsumen," kata Sekretaris Jenderal Kemendag Karyanto Suprih yang menyaksikan penandatanganan tersebut di Jakarta, Rabu (20/12).

(Baca juga:  Tekan Lonjakan Harga Pangan, Bulog Janji Terus Gelar Pasar Murah)

Ia menyatakan, kerja sama ini dijalin karena keterbatasan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) di Kemendag untuk melaksanakan pengawasan. Jumlah PPNS di pemerintahan pusat hanya mencapai 100 orang dan jumlah PPNS aktif di daerah hanya 143 orang.

Menurut Karyanto, jumlah PPNS yang ada tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawsan yang meliputi seluruh daerah. "Ruang lingkup MoU meliputi koordinasi kegiatan dalam bidang pertukaran data informasi, penegakkan hukum, pengawasan, pengamanan, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia," jelas Karyanto.

Pada 2017, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga telah melaksanakan pengawasan terhadap 582 barang. Pengawasan meliputi 150 barang berdasarkan parameter Standar Nasional Indonesia (SNI), 255 barang berdasarkan label Bahasa indonesia, dan 177 barang berdasarkan Manual Kartu Garansi (MKG).

(Baca juga: WTO Perpanjang Moratorium, Indonesia Ngotot Tarik Pajak E-Commerce)

Pengawasan juga dilakukan untuk 303 pelau usaha. terdapat 141 pelaku usaha atau 46,5% yang belum memenuhi ketentuan. Tujuannya adalah pemenuhan persyaratan perizinan dalam negeri dan luar negeri untuk pelaku holtikultura, barang berbahaya, gula rafinasi, daging, serta distribusi barang pokok dan penting.

Sementara, untuk pengawasan perdagangan berjangka komoditi dilaksanakan terjjadap pelaku usaha yang terdiri dari 2 bursa berjangka, 2 lembaga kliring berjangka, 60 pialang berjangka aktif, 212 kantor cabang pilang berjangka aktif, dan 117 pedagang berjangka.

(Baca juga: Patokan Harga Beras Berpotensi Meningkatkan Angka Kemiskinan)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan