Pemerintah Klaim Tol Sumatera Picu Efek Berantai Ekonomi Rp 769 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Tol Trans Sumatera bisa menghemat biaya transportasi masyarakat hingga Rp 2,23 triliun per tahun. Bahkan, bisa menguntungkan usaha masyarakat di sekitarnya hingga Rp 769,5 triliun.
"Kalau lihat manfaat lebih luas lagi, masyarakat bisa hemat biaya operasional. Tol ini bisa beri keuntungan efisiensi kendaraan Rp 2,23 triliun per tahun," ujarnya saat penandatanganan perjanjian pinjaman ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Jakarta, Rabu (27/12).
Jika ditinjau dari sisi sosial, ekonomi, dan komunikasi, manfaat Trans Sumatera akan lebih besar dari nilai proyeknya sendiri. Sri menghitung keuntungannya mencapai 2,23 kali dari total biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun tol yang membentang dari utara ke selatan Pulau Sumatera tersebut.
"Mungkin (biaya) per proyeknya besar tapi kalau lihat dampak ke ekonomi dan sosial jauh lebih besar. Seperti kata Presiden, kalau ditunda tiap bulan atau tahun, maka keuntungan yang didapat juga akan tertunda," ujar dia.
Oleh sebab itu, ia mengapresiasi PT Hutama Karya (Persero) yang mampu menyelesaikan pembebasan lahan proyek ini dengan cepat. Hingga saat ini beberapa ruas tol Trans Sumatera sudah terbangun seperti seksi 1 Pelabuhan Bakauheni hingga Bakauheni Selatan, serta Seksi 5 dari Pematang ke Kotabaru.
(Baca: Jokowi Minta Tol Pertama di Sumsel Digratiskan Hingga Akhir Tahun)
Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra mengatakan ruas Medan-Binjai ditargetkan selesai pada pertengahan 2018. Sementara progres untuk ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sudah di atas 50 persen, dengan sisa pembebasan lahan yang hanya tinggal 7 persen.
"Sesuai target Menteri Badan Usaha Milik Negaa (BUMN) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebelum Asian Games 2018 sudah selesai. Jadi sekitar Juni ini sudah selesai," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Menteri Sri juga mengapresiasi langkah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang membantu pendanaan proyek ini dengan skema cash deficiency support (CDS). Fasilitas ini berupa stand-by loan untuk menjamin terbayarkannya kewajiban Hutama Karya kepada sindikasi tujuh bank. Dengan begitu, swasta menjadi lebih yakin untuk turut membiayainya.
(Baca: Sindikasi 7 Bank BUMN dan Swasta Danai Tol Trans Sumatera Rp 8 Triliun)
Menurutnya, SMI sebagai BUMN yang berada di Bawah Kementerian Keuangan sudah seharusnya menjadi alat untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Fasilitas baru yang disediakan SMI ini memberikan kenyamanan bagi institusi keuangan untuk turut serta membiayai pembangunan.
"Juga memberi kepastian bahwa proyek infrastruktur tidak akan berhenti karena keseriusan dari sisi pendanaan," kata Sri.
