Target Sertifikat Tanah Tak Tercapai, Jokowi Masih Puji Kepala BPN
Meski hanya membagikan 4,2 juta hektare sertifikat tanah tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih tetap memuji Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Jokowi menganggap mampu memenuhi target 5 juta sertifikat lahan yang dibagikan kepada masyarakat.
Jokowi mengaku tahu betul bahwa jajaran pegawai di Kementerian ATR/BPN sudah bekerja keras siang dan malam. Ini terbukti dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah, dia pasti menghubungi Sofyan. Presiden ingin kunjungannya ke daerah mana pun sembari membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat.
Sofyan selalu menjawab "siap" ketika Jokowi meminta ingin membagikan sertifikat di daerah mana pun. Padahal, Jokowi telah memberikan syarat pembagian sertifikat tanah yang dilakukannya harus lebih dari 3.000 sertifikat. Ternyata syarat ini bisa dipenuhi Sofyan.
(Baca: Tak Capai Target, Sertifikasi Lahan Hanya 4,2 Juta Hektare di 2017)
Jokowi mengatakan target yang dibebankan kepada Sofyan cukup berat. Bahkan setengah bercanda, dia mengancam akan mencopot Sofyan apabila target tidak tercapai. Namun, Sofyan bisa menunjukkan keberhasilannya. "Jadi target bisa tercapai karena janjian antara saya dengan pak Menteri seperti itu," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (10/1).
Tahun ini Presiden memberikan target yang jauh lebih berat lagi. BPN harus bisa membagikan 7 juta sertifikat tanah sepanjang 2018. Sementara syarat yang diberikan untuk pembagian sertifikat yang dilakukan oleh Jokowi, minimal sebanyak 10 ribu sertifikat per daerah. "Saya minta 10 ribu sampai 15 ribu agar rakyat senang," kata Jokowi.
Target ini diberikan agar persoalan dan sengketa lahan yang selama ini terjadi dapat diselesaikan. Bahkan dirinya menyambut baik janji Sofyan bahwa seluruh bidang tanah di Indonesia dapat disertifikasi pada tahun 2023. Padahal, target Jokowi hal ini baru bisa terealisasi pada 2025.
(Baca: Jokowi Ungkapkan Alasannya Kebut Pembagian Sertifikat Tanah)
Sepanjang tahun lalu, BPN hanya mampu mengejar 84 persen target pembagian sertifikat tanah
Sofyan mengatakan pada 2017 pihaknya telah berhasil mengukur, mendaftar, dan memetakan hingga 5,2 juta hektare lahan. Namun, yang bisa diterbitkan sertifikat lahannya hanya 4,2 juta hektare. Penyebab target yang tak tercapai ini, karena ada tanah yang terkena sengketa.
Selain jumlah tanah tersertifikasi, Sofyan memaparkan tahun lalu BPN mencatat masih ada 2.168 bidang tanah yang masih sengketa. Sedangkan angka pinjaman ke lembaga keuangan yang menggunakan tanah sebagai jaminan mencapai Rp 917 triliun atau meningkat dari Rp 700 triliun tahun 2016.
"Sedangkan tahun 2019 akan mencapai 9 juta bidang tersertifikasi, lalu 2020 dan seterusnya 10 juta bidang (per tahun) hingga 2023 semua bisa bersertifikat," jelasnya.
