Subsidi Elpiji Bengkak Rp 820 M, Pertamina Minta Aturan Penindakan
PT Pertamina (Persero) meminta payung hukum terkait pengawasan subsidi elpiji tiga kilogram (kg). Aturan ini penting karena selama ini sulit menindak penyelewengan penyaluran elpiji bersubsidi tersebut.
Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengatakan sudah sering mendapat laporan adanya penyelewengan subsidi elpiji 3 kg seperti di Bandung dan D.I. Yogyakarta. Tanpa ada payung hukum, Pertamina akan sulit mengawasi pendistribusian elpiji 3 kg. Sebaliknya, jika ada payung hukum dari Kementerian ESDM, Pertamina bisa menindak apabila terdapat penyelewengan.
Menurut Elia, Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007, masih belum rinci mengenai tindakan yang harus diambil apabila terjadi penyelewengan. "Kami berharap dalam waktu dekat ada Peraturan Menteri agar pengendalian ini cepat selesai dan ada dasar penindakannya,"kata dia dalam rapat dengar pendapat di DPR, Jakarta, Kamis (18/1).
Permasalahan lain dalam penyaluran subsidi adalah kuota agen. Saat ini tercatat ada 16 ribu agen Pertamina yang menyalurkan elpiji subsidi. Setiap agen itu bisa memperoleh keuntungan hingga Rp 1 miliar per tahun.
Jadi, jika kuota dikurangi, mereka akan bereaksi. “Itu kalau kurang tabungnya ada yang teriak-teriak," kata Elia.
Mengacu data Kementerian ESDM, setiap tahun volume subsidi elpiji terus meningkat. Tahun 2015 realisasi konsumsi elpiji 5,567 juta metrik ton (MT), lalu 2016 naik 8% menjai 6,005 juta MT. Kemudian tahun lalu, realisasi juga naik 5% hingga 6,305 juta MT, padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 hanya dipatok 6,199 juta MT.
Membengkaknya penyaluran elpiji subsidi itu membuat Pertamina harus menanggung beban. "Estimasinya kira-kira Rp 820 miliar, ke depan kami akan coba perbaiki,"kata Elia.
Tahun ini, kuota volume elpiji 3 kg diketok sebesar 6,450 juta MT. Anggaran subsidi energi pada APBN 2018 sebesar Rp 94,53 triliun, meningkat 5,19% dibandingkan APBNP 2017. Rinciannya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM ) dan elpiji sebesar Rp 46,87 triliun dan subsidi listrik Rp 4,58 triliun.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan pihaknya sepakat dengan Dirjen Migas dan Direktur Utama Pertamina untuk melakukan kajian pola distribusi elpiji 3 kg bersubsidi. Opsinya bisa penyaluran tertutup maupun subsidi langsung yang diterima oleh kelompok masyarakat tertentu penerima subsidi.
(Baca: Subsidi Elpiji Tertutup Belum Siap Dilakukan Tahun Depan)
Komisi VII juga sepakat membentuk tim pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi dan pencegahan penyalahgunaan penyaluran. "Apabila terjadi kelangkaan dan telah melampaui kuota yang ditetapkan dalam APBN maka Pertamina dapat menambah kuota dan membebankan kepada pemerintah," kata Satya.
