Marak Kecelakaan, Kadin Minta Penugasan ke BUMN Karya Dihentikan

21 Februari 2018, 10:38

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Warga mengamati tim Labfor Bareskrim Pori melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pasca robohnya tiang pancang pada proyek kontruksi pembangunan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di Jalan D I Panjaitan, Jakarta, Selasa (20/2).

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menganggap maraknya kecelakaan kontruksi di antaranya dipengaruhi kapasitas BUMN Karya yang mengerjakan proyek telah mencapai batas. Kadin berharap pemerintah segera memberi kesempatan kepada perusahaan dan kontraktor swasta untuk mengerjakan proyek infrastruktur.

"Beri kesempatan luas kepada swasta untuk ikut mengerjakan sehingga teman-teman BUMN karya tidak overload," kata Wakil Ketua Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Indonesia Erwin Aksa dalam keterangan resmi Kadin, Selasa (20/2).

Kecelakaan kontruksi teranyar terjadi Selasa (20/2) dini hari di ruas Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu), Jakarta. Peristiwa kecelakaan ini merupakan yang ke-14 kali terjadi sejak tujuh bulan terakhir.

Erwin menyatakan saat ini proyek-proyek infrastruktur didominasi oleh kontraktor-kontraktor BUMN Karya dengan jumlah proyek sangat banyak dan nilai besar sekali. Namun, kemampuan BUMN Karya juga memiliki batas. "Sehingga menyebabkan tingkat ketelitian dan kehati-hatian mereka di dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi terpecah-pecah sangat banyak," kata Erwin.

Lebih lanjut Erwin mengatakan tenggang waktu yang sangat ketat pun menjadi penyebab semakin beruntunnya kecelakaan konstruksi. "Kadin meminta pemerintah untuk menghentikan terlebih dahulu penugasan proyek-proyek infrastruktur baru kepada BUMN Karya dan memberi kesempatan lebih banyak kepada perusahaan swasta nasional untuk terlibat."

Erwin juga meminta Komite Keselamatan Konstruksi (K3) langsung melakukan audit terhadap prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (KKK). Hal itu untuk mengetahui apakah pekerjaan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 05/PRT/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3).

"Kecelakaan ini semakin menambah panjang daftar kecelakaan konstruksi di Tanah Air," kata Erwin.(Baca: Bekisting Tol Becakayu Ambruk, Insiden Proyek Waskita ke-6 Sejak 2017)

Kecelakaan yang di tol Becakayu langsung mendapat tanggapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usai pelantikan para Duta Besar RI untuk negara sahabat, Presiden memerintahkan untuk memperketat pengawasan proyek infrastruktur.

Jokowi juga memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menghentikan sementara semua proyek jalan layang (elevated). Baik proyek yang dikerjakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun yang digarap pihak swasta.

Editor: Yuliawati