Manajemen Anti Suap Diterapkan, Investasi Hulu Migas Lebih Menarik
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mulai menerapkan sistem manajemen anti suap atau disebut ISO 37001:2016. Dengan penerapan manajemen ini harapannya iklim investasi sektor hulu migas makin menarik.
SNI IS0 37001 : 2016 adalah sebuah instrumen yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi mengembangkan, mengimplentasikan, dan memperbaiki program anti suap. Instrumen ini berisi serangkaian tindakan, kontrol, atau prosedur yang harus dilakukan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi suap.
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan dengan penerapan ISO 37001:2016 yang sudah standar internasional itu diyakini dapat menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya sektor hulu migas. "Penerapan ISO bisa tingkatkan daya tarik investor dengan mengurangi biaya yang tidak diperlukan," kata dia dalam seminar sistem manajemen anti penyuapan di sektor hulu migas, Jakarta, Selasa (27/3).
Selain itu, di level perusahaan vendor, sistem manajemen anti suap ini akan mempermudah pelaksanaan tender pekerjaan hulu migas. Ini karena sistemnya lebih transparan.
Penerapan manajemen anti suap di SKK Migas bukan tanpa alasan. Penetapan SNI IS0 37001 : 2016 merupakan salah satu tindak lanjut atas ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Selain itu, menurut Moeldoko kasus suap kerap terjadi di setiap sektor, termasuk hulu migas. Akibat perilaku korupsi ini, biaya yang tadinya rendah menjadi tinggi. Alhasil tidak sedikit investor migas yang urung berinvestasi lantaran adanya risiko suap.
Untuk itu, menurut Moeldoko, setidaknya ada tiga semangat yang bisa dirasakan SKK Migas maupun KKKS dengan hadirnya ISO tersebut. Pertama adalah semangat investasi, kemudian bebas dari praktik korupsi, dan efisiensi.
Dengan begitu setiap badan usaha bisa bersaing secara sehat tanpa harus melakukan suap agar bisa memenangkan suatu lelang tertentu. " Jangan jadikan suap penghambat investasi dan pertumbuhan sehingga persaingan tidak sehat," kata dia.
Selain menerapkan manajemen anti suap, Moeldoko berupaya melakukan beberapa hal lainnya agar investasi sektor hulu migas bisa meningkat. Salah satunya dengan adanya instruksi presiden untuk memangkas aturan di sektor migas.
Upaya lainnya yakni mempermudah perizinan di daerah. Pihaknya sudah melakukan pertemuan secara reguler dengan kepala daerah yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. "Di pemerintah daerah juga penyakit, banyak peraturan daerah yang justru membelenggu dan bikin sulit bergerak," kata Moeldoko.
Di tempat yang sama, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengaku penerapan ISO 37001:2016 itu dapat menghilangkan praktik suap di hulu migas. Apalagi institusi tersebut rawan suap dan terjadi praktik korupsi yang melibatkan pemimpin SKK Migas sebelumnya. "Dulu di dunia hulu migas harganya mahal karena ada uang yang dibagi-bagi itu tidak hanya di Indonesia," kata dia.
