Manajemen Anti Suap Diterapkan, Investasi Hulu Migas Lebih Menarik
Tak hanya itu, Amien mengaku ada vendor barang dan jasa yang tidak mau diaudit yakni PT Huabei Petroleum Services. Perusahaan itu pun dikeluarkan dari daftar vendor yang bisa ikut lelang di SKK Migas. Jika ada yang masih menggunakan jasa perusahaan itu biayanya tidak akan diganti pemerintah (cost recovery).
Alhasil penerapan manajemen anti suap di SKK Migas itu dapat mencegah perbuatan korupsi baik di internal SKK Migas, KKKS, hingga vendor. "Ini akan menjadikan dunia migas indonesia lebih menarik bagi investor, tentu diharapkan investasi di hulu migas lebih meningkat," kata Amien.
(Baca: Berkontrak dengan Huabei, Perusahaan Migas Tak Dapat Cost Recovery)
Manajemen Anti Suap Dapat Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi
Board Member of Transparency International Natalia Soebagjo juga menyoroti hadirnya manajemen anti suap ISO 37001:2016 di Indonesia. Upaya ini dapat memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perseption Index (CPI) di Indonesia yang tahun ini dan tahun lalu stagnan di skor 37.
Natalia menilai ISO 37001 ini menjadi salah satu piranti yang dapat mencegah korupsi di Indonesia. "Karena itu tidak ada alasan untuk tidak memulai," kata dia.
Untuk itu Natalia menggaris bawahi setidaknya ada empat rekomendasi dari lembaganya agar IPK Indonesia semakin membaik. Pertama, komitmen nasional pada pemberantasan korupsi perlu ditegaskan kembali. "Presiden Jokowi baru-baru ini baru menandatangani Perpres soal Beneficial Ownership yang merupakan langkah baru dan positif," kata dia.
Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik perlu membangun kembali kepercayaan rakyat dengan menjalankan program anti-korupsi, dan harus menolak segala bentuk korupsi. Ketiga, sektor swasta perlu mengembangkan sistem anti-korupsi internal dan turut aktif dalam upaya pencegahan korupsi dengan menerapkan standar bisnis bersih.
Keempat, kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperkuat melalui optimalisasi anggaran dan sumber daya manusia. Tujuannya untuk mendukung aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Upaya sinergi antara KPK dan aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan, juga perlu semakin digiatkan.
