Bertemu Jokowi, Pengusaha Muda Mengeluh Tak Dapat Proyek Infrastruktur
Presiden Joko Widodo siang tadi menerima para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Dalam kesempatan tersebut, mereka sempat menyampaikan kegundahannya akan rendahnya kesempatan dalam mengerjakan sejumlah proyek pemerintah terutama dalam pembangunan infrastruktur.
Pertemuan tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Dari HIPMI hadir ketua umumnya, Bahlil Lahadalia. Ada juga beberapa pengusaha yang lain seperti pencetus HIPMI Abdul Latief, mantan Menteri Tenaga Kerja era Presiden Soeharto dan pemilik Pasaraya Sarinah Jaya. Sementara Jokowi ditemani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perundustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
Perbincangan mereka berlangsung sekitar satu jam. Usai pertemuan, Jokowi mengajak anggota HIPMI berfoto di tangga Istana Merdeka. Presiden mengatakan, asosiai pengusaha ini mengeluhkan bahwa mereka belum terlibat dalam pekerjaan proyek infrastruktur di daerah.
Mendengar hal tersebut, Jokowi berjanji akan mengkonfirmasikannya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara. “Ini yang mau saya luruskan,” kata Jokowi, Rabu (5/4). (Baca pula: Faisal Basri: Kenaikan Utang Pemerintah Tak Hanya Buat Infrastruktur).
Dia mendukung bila pengusaha harus terlibat dalam pembangunan infrastruktur mulai dari jalan tol, bendungan, perluasan bandara, hingga pelabuhan. Untuk itu perlu dilihat apakah kue ekonomi yang dikerjakan pihak lain seperti badan usaha milik negara (BUMN) sudah terlalu besar. Dengan melibatkan swasta, Jokowi berharap peredaran uang di daerah makin besar sehingga pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Presiden juga menawarkan sejumlah alternatif lain kepada HIPMI dalam proyek-proyek tersebut mulai dari penyiapan alat berat hingga keahlian di bidang sumber daya manusia. “Saya akan melihat lagi secara detail dengan para Menteri,” kata dia.
Harapan para pengusaha tersebut sebenarnya seperti menyambut gayung yang diulurkan pemerintah. Selasa lalu, Kementerian Perhubungan menyiapkan sekurangnya 13 proyek untuk digarap swasta dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal ini lantaran anggaran Kementerian tidak cukup untuk mengembangkan infrastruktur tersebut pada tahun ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan, dari 13 proyek tadi, pemerintah hanya mampu menyediakan sekitar 41 persen anggaran infrastruktur prioritas yang canangkan Jokowi. Di sinilah pentingnya pemerintah mengajak swasta dan BUMN untuk berpartisipasi. (Baca: Swasta Bisa Menggarap 13 Proyek Infrastruktur).
Proyek infrastruk tersebut yaitu pembangunan delapan pelabuhan: Bitung, Anggrek, Bau-bau, Serui, Tobelo, Pomako Timika, Kaimana, dan Tahuna. Selain itu ada pekerjaan rel Makassar - Pare-pare, pengembangan penyeberangan Margagiri Ketapang, pengembangan Bandara Komodo, pekerjaan Terminal Poris Plawad, dan Balai Pengujian Laik Jalan Kendaraan.
Dengan memberi kesempatan swasta masuk ke proyek-proyek pemerintah, Jokowi berharap jumlah pengusaha dapat terus meningkat. Di negara maju, ujarnya, angka rasio pengusaha terhadap penduduk mencapai 14 persen. Sedangkan di Indonesia baru 3,01 persen. Oleh sebab itu Hipmi perlu mendukung percepatan tumbuhnya para pengusaha baru tersebut. “Ada HIPMI Goes to School, Goes To Campus, nanti ada lagi HIPMI Goes to Pesantren,” kata Jokowi.
(Lihat juga: Gandeng Pengusaha, Darmin Ingin Sektor Pangan Menarik Bagi Anak Muda).
Sementara itu, Bahlik mengatakan, sebelum ini pemerintah belum melibatkan pengusaha muda dalam pembangunan infrastruktur di Papua seperti jalan Trans Papua dan Papua Barat. Oleh sebab itu, dia meminta pengusaha dilibatkan sebagai sub kontraktor. “Kami juga minta (pengembangan) kawasan Rajaampat dilanjutkan,” kata dia.
