Tiga Regulasi Bisnis Digital yang Masih Ditunggu
Memasuki masa transisi dari ekonomi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) ke digital, pemerintah mulai merintis payung hukum. Namun, ada tiga aturan terkait e-commerce hingga fintech yang mamsih ditunggu dunia usaha.
Pertama, regulasi terkait perdagangan online (e-commerce) mulai dari pajak hingga mekanisme impor barangnya. Untuk pajak, pemerintah sudah sejak tahun lalu berencana merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait e-commerce, yang hingga kini masih tertunda.
(Baca juga: Sri Mulyani Akui Sulit Buat Regulasi Bisnis Digital)
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, aturan yang mendorong kesetaraan atau level of playing field antara pedagang online dan offline ini bakal terbit akhir April. "Dua minggu lagi, Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) akan keluarkan PMK soal pajaknya," kata dia, di Jakarta, pekan lalu.
Salah satu ganjalannya adalah rencana pemerintah untuk menarik pajak dari transaksi di penyedia lapak digital atau marketplace. Rencana ini ditolak Asosiasi E- Commerce Indonesia (idEA) karena akan membuat banyak pengusaha kecil mengalihkan dagangannya ke media sosial yang masih bebas pajak.
(Baca juga: Pengusaha e-Commerce Minta Penjual di Media Sosial Ikut Kena Pajak)
Kepala Divisi Pajak, Infrastruktur, dan Keamanan Siber idea, Bima Laga kemudian mengusulkan agar Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengenakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) virtual kepada pedagang di media sosial.
Selain masalah pajak, pemerintah juga merisaukan banyaknya barang impor yang diperdagangkan di e-commerce seperti Lazada, Blibli. Kementerian Perdagangan pun sempat mewacanakan kewajiban menjual minimal 80% produk dalam negeri pada marketplace. Namun, wacana itu belum juga terealisasi.
