Premium Langka, Pertamina dan BPH Migas Periksa SPBU
PT Pertamina akan memetakan ulang distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal ini terkait langkanya pasokan BBM jenis Premium di sejumlah wilayah. Dalam upaya ini, Pertamina menggandeng Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk melakukan konsolidasi data
Pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan kelangkaan Premium di beberapa SPBU disebabkan tidak seimbangnya antara pasokan dan permintaan masyarakat sekitar. Data yang sudah dipetakan oleh Pertamina tidak cocok dengan kenyataan di lapangan.
“SPBU itu tiba-tiba demand ada kenaikan,” kata Nicke di hadapan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat dengar pendapat (RDP), Rabu, (25/04/2018). “Kami mengakui ada potensi tidak match datanya.” (Baca: Makin Langkanya Premium di Metropolitan Kami).
Harapannya, pemetaan ulang ini dapat mengetahui permintaan riil Premium di tiap SPBU. BPH Migas mulai dari mengecek profil tiap-tiap perusahaan pemilik SPBU.
Pada kuartal pertama kemarin, menurut Nicke, Pertamina telah menyalurkan BBM berjenis Premium sebesar 90 persen dari kuota yang ditetapkan pemerintah. Ia meyakinkan distribusi BBM jenis ini tidak dikurangi, termasuk pasokan selama Lebaran 2018. “Hari ini sangat intens melakukan perencanaan dan stok,” ujar Nicke.
Karena kelangkaan Premium ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat melayangkan surat ke Pertamina pada awal bulan ini. Dalam surat itu, pemerintah menyoroti berkurangnya pasokan bahan bakar beroktan 88 tersebut. (Baca pula: Pertamina Bantah Ada Kelangkaan Premium).
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan pemerintah menginginkan Pertamina menyalurkan Premium sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyaluran Premium selama Januari – Maret 2018 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Bahkan, langkanya Premium ini menjadi satu dari enam penyebab dicopotnya Elia Massa Manik dari Direktur Utama Pertamina pada pekan kemarin. Lima faktor lainnya terkait pembentukan induk usaha (holding) perusahaan minyak dan gas bumi; tumpahan minyak di Teluk Balikpapan; proyek modifikasi kilang (Refinery Development Master Plan/RDMP) yang belum berjalan optimal; belum beroperasinya PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), dan kondisi kesehatan. (Baca: Enam Alasan Pencopotan Direksi Pertamina).
