Jokowi Targetkan Proses Divestasi Saham Freeport Rampung Bulan Ini
Presiden Joko Widodo menargetkan proses divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Indonesia bisa rampung bulan ini. Hingga saat ini Jokowi mengaku belum mendapatkan laporan terbaru terkait perkembangan prosesnya.
"Tanyakan ke Menteri ESDM (Ignasius Jonan), Menteri BUMN (Rini Soemarno), Menteri Keuangan (Sri Mulyani), belum lapor ke saya. Tapi kami harapkan Juli ini rampung," kata Jokowi usai meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin (2/7).
Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan saat ini PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tengah membentuk perusahaan baru. "Nah, 51 persen saham Freeport akan dimasukkan ke perusahaan baru itu," katanya.
(Baca: Pemerintah Sepakat Bentuk Perusahaan Patungan, Freeport Tetap Operator)
Dalam perusahaan baru ini, Inalum bekerja sama dengan perusahaan daerah Papua. Sekitar 20 persen sahamnya akan dipegang oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sisanya dimiliki Inalum. Nantinya, Freeport Indonesia akan dimiliki oleh Freeport McMoRan dan perusahaan baru yang dibentuk Inalum bersama BUMD.
Sebelumnya, Rini menyatakan proses divestasi saham Freeport Indonesia sudah memasuki tahap final. Setelah melalui proses negosiasi selama berbulan-bulan, akhirnya pemerintah dan Rio Tinto mencapai titik temu mengenai nilai pembelian 40% hak kelola di Tambang Grasberg. Besaran hak kelola ini yang akan dikonversi menjadi saham di PT Freeport Indonesia.
Saat itu Rini menyebut nilai hak kelola yang akan dikonversi menjadi saham itu sekitar US$ 3,5 miliar hingga US$ 4 miliar. “Kami kan sudah agree (sepakat), tapi saya tidak mau bilang kalau belum tanda tangan,” ujar dia saat acara halalbihalal di rumah dinasnya, Jakarta, Sabtu (30/6).
(Baca: Ke Amerika, Jonan Bertemu Freeport dan Chevron)
Setelah proses divestasi ini, pemerintah tetap mempercayakan pengelolaan Freeport Indonesia kepada Freeport McMoran, meski porsi sahamnya lebih sedikit dari Indonesia. Ini sudah merupakan salah satu kesepakatan divestasi yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoran.
“Memang mereka (Freeport McMoran) mengatakan ‘oke lah kalian (Indonesia) punya 51 persen saham, tapi kan anda tidak mengerti operasi.’ Itu kami setujui,” ujar Rini.
