Cegah Pengemplang Utang, Fintech Akan Diwajibkan Setor Data Debitur

Layanan keuangan digital seperti teknologi finansial alias financial technology (fintech) tergolong baru di Indonesia. Karenanya, banyak hal yang perlu dibenahi. Misalnya, langkah antisipasi perusahaan fintech ketika mendapati debitur yang tidak mau membayar pinjaman.

Kajian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa ada debitur beritikad buruk dengan sengaja menghapus nomor teleponnya. Padahal, nomor telepon merupakan akses utama dalam pinjam-meminjam di dunia fintech. Alhasil, jasa penyalur dana secara online kesulitan menghubungi debitur.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi menegaskan hal seperti ini perlu diantisipasi. Salah satu langkahnya dengan melaporkan data debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). (Baca juga: OJK Hukum Fintech RupiahPlus karena Langgar Prosedur Penagihan).

“Cukup kumpulkan data dan laporkan ke kami dan Asosiasi Fintech (Aftech) supaya konsumen yang berperilaku tidak baik ini terekam di semua industri,” kata Hendrikus di acara Indonesia Fintech Fair 2018 di Mall Taman Anggrek, Jakarta, Jumat (13/7).

Hanya saja, OJK baru mewajibkan pelaporan data debitur untuk fintech jenis peer to peer lending pada 2022. Hendrikus menjelaskan, bisnis fintech berbeda dengan industri jasa keuangan lain seperti bank dan asuransi. Oleh karenanya, tata cara pelaporan data masih dikaji bersama Aftech. Misalnya, mengembangkan SLIK dengan fintech.

Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Boedi Armanto menyatakan data debitur atau peminjam fintech belum terlalu banyak. Karena itu fintech baru diwajibkan melapor data pada 2022. “Kalau tambah banyak (data debitur dan lender) ya kami percepat,” ujarnya.

Walaupun demikian, saat ini perusahaan fintech peer to peer lending bisa melaporkan data peminjam kepada otoritas. Sifatnya masih sukarela. Hanya saja, jika fintech tidak memberikan data, mereka juga tidak bisa mendapat informasi serupa dari otoritas keuangan.

Selain menyesuaikan kebijakan SLIK dengan bisnis fintech, OJK akan merilis aturan terkait Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di industri ini. “LAPS fintech pada saatnya akan ada setelah asosiasi membuatnya,” kata Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Sondang Martha Samosir. LAPS ini penting ketika ada kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh pelaku usaha jasa keuangan.

Hingga saat ini, ia mencatat ada 461 pertanyaan seputar fintech peer to peer lending per Maret 2018. Pertanyaan itu terdiri atas 202 legalitas, 101 perizinan, 97 peraturan, dan sisanya yang lain-lain. Dari jumlah itu, sejauh ini belum ada aduan terkait fintech.

Merujuk data terbaru di laman OJK, ada 63 yang resmi terdaftar dan satu perusahaan yang telah mengantongi izin dari regulator yakni PT Pasar Dana Pinjaman dengan nama platform Danamas yang mendapatkan surat terdaftar pada 6 Juli 2017. (Baca pula: Buntut Kasus RupiahPlus, Asosiasi Fintech Kaji Tata Cara Penagihan).

Adapun fintech yang terdaftar yaitu PT Danakita Data Prima (DanaKita), PT Lunaria Annua Teknologi (Koinworks), PT Amartha Mikro Fintek (Amartha), PT Investree Radhika Jaya (Investree), PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku), PT Pendanaan Teknologi Nusa (Dana Cepat), PT Simplefi Teknologi Indonesia (AwanTunai), PT Aman Cermat Cepat (KlikACC), serta PT Mediator Komunitas Indonesia (CROWDO).

Selain itu ada PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran), PT Digital Alpha Indonesia (UangTeman), PT Indo Fin Tek (Dompet Kilat), PT Indonusa Bara Sejahtera (Taralite), PT Dynamic Credit Asia (DynamicCredit), PT Fintegra Homido Indonesia (FINTAG), PT Sol Mitra Fintec (Invoila), PT Creative Mobile Adventure (KIMO), PT Digital Tunai Kita (TunaiKita), dan PT Progo Puncak Group (PinjamWinWin) juga sudah terdaftar.

Ada juga PT Relasi Perdana Indonesia (Relasi), PT iGrow Resources Indonesia (Igrow), PT Qreditt Indonesia Satu (Qreditt), PT Cicil Solusi Mitra Teknologi (Cicil), PT Intekno Raya (Dana Merdeka), PT Kas Wagon Indonesia (Cash Wagon), PT Esta Kapital Fintek (Esta), PT Ammana Fintek Syariah (Ammana), PT Gradana Teknoruci Indonesia (Gradana), serta PT Mapan Global Reksa (Dana Mapan).

(Lihat pula: Kasus RupiahPlus Buktikan Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi).

Sisanya yang sudah terdaftar adalah PT Aktivaku Investama Teknologi (Aktivaku), PT Karapoto Teknologi Finansial (Karapoto), PT Dana Kini Indonesia (Danakini), PT Oriente Mas Sejahtera (Finmas), PT Digital Synergy Technology (RupiahPlus), PT Toko Modal Mitra Usaha (Toko Modal), PT Tunaiku Fintech Indonesia (Tunaiku), PT Artha Dana Teknologi (Indodana), PT FinAccel Digital Indonesia (Kredivo), dan PT Mekar Investama Sampoerna (Mekar.id).

Yang teranyar adalah PT Dana Pinjaman Inklusif (PinjamanGo), PT Perlu Fintech Indonesia (Iternak.Id), PT Kredit Pintar Indonesia (Kredit Pintar), PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde), PT Kredit Plus Teknologi (Pinjam Gampang), PT Tanifund Madani Indonesia (TaniFund), PT Mulia Iniovasi Digital (Danain); PT Bursa Akselerasi Indonesia (Indofund.Id); PT Semesta Gerakan Persada (SPG Indonesia), PT Tri Digi Fin (KreditPro), dan, PT Grha Dana Bersama (Avantee).

Lalu ada pula PT Glotech Prima Vista (Do-It), PT Kredit Utama Fintech Indonesia (Rupiah Cepat), PT Layanan Keuangan Berbagi (Dana Rupiah), PT Digital Micro Indonesia (Dana Bijak), PT Artha Permata Makmur (Cash Cepat), PT Seva Kreasi Digitaln(Dana Laut), PT Dana Syariah Indonesia (Dana Syariah), PT Solusi Finansial Inklusi (Telefin), PT Modal Rakyat Indonesia (Modal Takyat), PT Kawan Cicil Teknologi Utama (Kawan Cicil), PT Satustop Finansial Solusi (Sanders One Stop Solution), serta, PT Alfa Finance Indonesia (Kredit Cepat).