Beberapa Bolong yang Menghambat Izin Usaha Online OSS
Sistem layanan perizinan usaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) sudah berjalan dua pekan. OSS Lounge, tempat untuk membantu pembuatan izin secara online, ramai dikunjungi investor. Namun ada beberapa masalah yang cukup menghambat proses pengurusan izin tersebut.
Penelusuran Katadata.co.id di lapangan memperlihatkan sebagian investor menemui masalah akan minimnya informasi cara pengoperasian OSS. Salah satu pegawai perusahaan mesin mengatakan tidak dapat melanjutkan pendaftaran izin usaha pertambangan panas bumi karena kekurangan data.
(Baca: Layanan OSS Diluncurkan, Urus Izin Usaha Bisa Kurang dari Satu Jam).
Namun, ia tidak mendapatkan informasi mengenai data yang harus ia lengkapi. “Ada data kurang sedikit sehingga tidak bisa lanjut. Ya, saya maklum belum lama diluncurkan,” katanya seraya belum mau menyebutkan nama perusahaan sedang diurus di Kantor Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Untuk mencari jalan keluara masalah ini, ia pun memutuskan untuk berkonsultasi di OSS Lounge tadi. Masalah muncul kembali, dia harus mengantre sekitar enam jam untuk mengetahui duduk soal yang menghambat izin yang sedang diajukan.
Padahal, proses konsultasi hanya sekitar lima menit. Di sini, pendaftar dapat langsung memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB dapat menggantikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir dan Nomor Induk Kepabeanan (NIK) untuk impor peralatan kerja.
Dengan mendapatkan NIB, investor dianggap berkomitmen untuk memenuhi segala syarat, misalnya analis dampak lingkungan. Persyaratan tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Di luar itu, ia mengatakan ada petunjuk pelaksanaan izin kelola kawasan hutan yang belum selesai disusun. Padahal, izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (PPHK-HA) yang ia urus hampir selesai dalam tiga bulan ke depan. “Waduh, bagimana ini?” uajarnya.
Walau demikian, dia mengapresiasi terbentuknya OSS yang dinilai lebih baik dibandingkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Saat ini, semua data telah terintegrasi satu sama lain. “Tidak ada yang disembunyikan, terbuka semua,” katanya. (Baca juga: Asosiasi Pengusaha Bakal Evaluasi Sistem Online Perizinan Usaha).
Sementara itu, seorang pengusaha lain yang bergerak di industri pengolahan mengajukan izin usaha Angka Pengenal Impor (API). Menurutnya, sistem OSS justru lebih rumit terkait cara penyelesaian masalah yang ia hadapi. “Masih ada kendala, belum saya pahami,” ujarnya.
Ia telah mengantre di OSS Lounge selama dua setengah jam. Karena dirasa masih lama, akhirnya dia memilih untuk membatalkan konsultasi. Walau demikian, seperti pelaku usaha sebelumnya, dia membenarkan bila OSS akan sangta membantu dan lebih mudah karena dilakukan dalam satu jaringan terintegrasi secara online. Masalahnya, ia kesulitan menjalankan sistem karena baru tersebut.
Adapun Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan penggunaan sistem OSS masih sulit karena baru berjalan dua pekan. Salah satu kendala yaitu kurangnya pemahaman OSS oleh pengusaha. “Sehingga belum bisa melakukan sendiri. Harus ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” kata Shinta.
Dalam pengamatannya, sistem belum penuh berjalan. Sebab, banyak kementerian yang belum terintegrasi seperti antara Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perdagangan.
