Kejaksaan Tahan Mantan Direktur Keuangan Pertamina Frederik Siahaan
Kejaksaan Agung menahan mantan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Frederik ST Siahaan dalam kasus dugaan kasus korupsi terkait investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy (GMG) Australia pada 2009 sejak Kamis (30/8).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Rum mengatakan, Frederik ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI. Penahanan Frederik setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
"Tersangka FS (Frederik ST Siahaan) ditahan selama 20 hari," ujar Rum dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/8) malam.
(Baca juga: Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Jadi Tersangka Korupsi)
Rum mengatakan, Frederik ditahan dengan alasan menjadi tersangka dengan ancaman pidana penjara lebih dari lima tahun. Selain itu, Frederik dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana.
Selain Frederik, Kejagung juga menahan mantan Manager Merger and Acquisition (M&A) Direktorat Hulu PT Pertamina (Persero) berinisial BK. "Tersangka BK ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI," kata Rum.
Dalam kasus yang merugikan negara Rp 568 miliar ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka. Selain Frederik dan BK, penyidik juga menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan dan eks Chief Legal Councel and Compliance Pertamina Genades Panjaitan.
(Baca juga: Kasus Karen, Kejaksaan Sebut Perusahaan di Australia Sudah Tak Ada)
Kasus ini bermula ketika Pertamina pada 2009 melakukan akuisisi pembelian sebagian aset melalui Interest Participating (IP) milik ROC Oil Company Ltd di lapangan BMG Australia. Akuisisi tersebut didasari pada Agreement for Sale and Purchase BMG Project tanggal 27 Mei 2009 senilai US$ 31,91 juta.
Dalam pelaksanaannya ditemui adanya dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi. Alasannya, pengambilan keputusan investasi tersebut tanpa didasari adanya kajian kelayakan (feasibility study) berupa kajian secara lengkap (final due dilligence).
Selain itu, pengambilan keputusan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris Pertamina.
"Yang mengakibatkan peruntukan dan penggunaan dana sejumlah US$ 31,492,851 serta biaya-biaya yang timbul lainnya (cash call) sejumlah AU$ 26,808,244 tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada PT. Pertamina (Persero) dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak nasional," kata Rum, Rabu (4/4).
Atas perbuatannya, para tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
