Sri Mulyani: Argumen Pemerintah Soal Rupiah Sesuai Fakta

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons pandangan umum berbagai fraksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kondisi makroekonomi Indonesia belakangan ini. Dia menegaskan, pemaparan pemerintah sesuai dengan fakta di lapangan.

Beberapa fraksi di DPR RI mengkritik sikap pemerintah dalam menyikapi fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Penjelasan pemerintah yang kerap mengkorelasikan dengan kondisi perekonomian di negara lain turut dipersoalkan.

(Baca juga: Menanti Reaksi Obat Penguat Rupiah Racikan Pemerintah)

Di dalam sejumlah kesempatan, pemerintah menyebutkan bahwa faktor eksternal yang menekan nilai tukar rupiah ialah tren penaikan suku bunga acuan bank sentral AS serta perang dagang antara AS dengan sejumlah negara. Hal ini memicu terjadi arus keluar dana asing (capital outflow) sehingga suplai valuta asing di dalam negeri menipis.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terus menjaga kurs rupiah mencerminkan fundamental ekonomi. Pemaparan yang kerap menyeret situasi ekonomi negara lain lantaran memang demikian yang terjadi. Publik dinilai perlu memahami tidak hanya konteks internal tetapi juga eksternal.

"Mohon maaf kalau pemerintah suka membicarakan negara lain. Faktanya memang begitu," katanya di dalam rapat bersama DPR RI, Jakarta, Selasa (4/9). (Baca juga: Perang Dagang hingga Krisis Argentina Menekan Rupiah Mendekati 14.900)

Sejumlah upaya stabilisasi rupiah dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penguatan sektor industri yang potensial meningkatkan suplai devisa negara, seperti pariwisata. Langkah pengendalian impor juga ditempuh khususnya untuk barang-barang konsumsi.