Cegah Korupsi Pengadaan Alat Pertanian, KPK Audit Anggaran Kementan

Penulis: Michael Reily

Editor: Ekarina

Rabu 26/9/2018, 08.58 WIB

Kementan dan KPK sudah bekerja sama untuk mengawasi kinerja pertanian sejak 2015.

Intensifikasi LAhan Pertanian DIY
ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Petani membajak sawah di area persawahan Kretek, Bantul, DI Yogyakarta, Kamis (16/3). Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berusaha mengoptimalkan program intensifikasi pertanian untuk mengurangi penyusutan lahan karena alih fungsi lahan pertanian dengan mendorong pemilihan bibit padi yang berkualitas disertai penggunaan alat pertanian berteknologi modern.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk  mengklarifikasi isu korupsi pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan). Menurut Amran, sinergi itu antara lain juga bertujuan untuk mencegah korupsi dan mengecek penggunaan anggaran yang sudah digunakan Kementan.

“Untuk pencegahan, utamanya mengecek anggaran yang sudah disalurkan khususnya alat mesin pertanian. Kami ingin semua terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”, ujar Amran, di kantornya Selasa siang (25/9/2018).

Menurutnya, Kementan dan KPK sudah bekerja sama untuk mengawasi kinerja pertanian sejak tahun 2015. Pria yang sebeumnya berprofesi sebagai pengusaha pertanian ini meminta masyarakat segera melaporkan jika memiliki informasi terkait tindak penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran Kementerian Pertanian.

(Baca : Cegah Penyelewengan, Mendes Gandeng KPK Audit Dana Desa)

Jika hal tersebut terbukti, pihaknya berjanji akan menindak tegas oknum Kementerian Pertanian yang terbukti melakukan penyelewengan anggaran. “Bukan kami beri peringatan, kami pecat,“ ujar Amran.

Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio meminta KPK untuk memeriksa Dinas Pertanian yang tersebar di daerah untuk mengetahui proses pengadaan Alsintan. Dengan begitu, kinerja Kementerian Pertanian juga akan semakin terlihat.

Hendri juga menyebut,  pemeriksaan anggaran pemerintah juga seharusnya bisa dilakukan pada kementerian dan lembaga lain. “ KPK harus diundang ke dalam pemerintahan. Bagus,” katanya.

(Baca: 900 Kepala Desa Ditangkap, Jokowi Minta Dana Desa Diawasi Ketat)

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha