Target Utama Jokowi dari Pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia menjadikan Indonesia sebagai sorotan dunia dari segi ekonomi. Pertemuan tersebut merupakan ajang promosi produk Tanah Air dan promosi investasi bagi dunia internasional.
Pemerintah akan memaksimalkan perhelatan besar ini mempunyai efek penting bagi tujuan wisata di wilayah lain, bukan hanya Bali. Diperkirakan, ada 18 ribu peserta yang memberi dampak ekonomi bagi daerah-daerah tersebut. “Agar penyelenggaraan berlangsung lancar dan memberi dampak positif,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di kantornya, Jakarta, Selasa (2/9).
(Baca juga: Jalur Tol Menuju Pusat Ekonomi Digital di Pertemuan IMF-Bank Dunia)
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan dalam pertemuan yang dimulai pada 9 Oktober pekan depan ada penandatanganan pembiayaan proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dalam skema kali ini, selain dana pemerintah dan swasta, akan ada pendanaan dari filantropi yang turut membiayai proyek tersebut. Daftar proyeknya akan diumumkan saat peluncuran.
Pertemuan tersebut juga akan membahas beberapa hal mulai dari teknologi finansial alias fintech hingga ekonomi syariah. Menurut Sri Mulyani, perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan pertemuan tahunan itu akan berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi Bali. “Lebih dari 0,6 persen dari Rp 1,5 triliun,” kata dia.
(Baca juga: Indonesia Buka Kesempatan Investasi 79 Proyek dalam Rapat IMF)
Selain efek berantai terhadap ekonomi daerah dan nasional, momen internasional itu akan digunakan untuk menggalang pendanaan infrastruktur dan ekonomi digital. Sri Mulyani berharap sidang tahunan IMF-Bank Dunia akan melahirkan “Inisiatif Bali” yang mencakup beberapa poin besar. Pertama, kesepakatan peningkatan modal Bank Dunia dan International Finance Corporation sebesar US$ 13 miliar. Ini akan meningkatkan kemampuan pendanaan lembaga keuangan internasional menjadi US$ 100 miliar per tahun.
Kedua, kesepakatan prinsip-prinsip pengelolaan ekonomi digital. Di tengah disrupsi teknologi dan perkembangan pesat ekonomi digital, pemerintah perlu mempersiapkan kebijakan terkait dengan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, inklusi keuangan dan sektor perpajakan.
(Baca: Pemerintah Bidik Dana Infrastruktur & Digital di Forum IMF-Bank Dunia)
Sidang tahunan dua lembaga keuangan internasional ini juga digadang-gadang mendatangkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut Ketua Pengurus Panitia Harian dari pertemuan tersebut Susiwijono, penerimaan berasal dari penyewaan ruangan untuk delegasi dari negara peserta maupun pihak IMF dan World Bank.
Menurut dia, biaya sewa satu kamar hotel yang dikonversi jadi ruangan kantor dipatok US$ 5.000 selama sepekan. Adapun, total jumlah ruangan yang disewakan mencapai 597 ruangan. Dengan demikian, potensi penerimaan negara diperkirakan Rp 44,4 miliar. “Jadi total PNBP dari sana tinggal biaya sewa dikalikan dengan total ruangannya,” kata dia.
