Pembatalan Kenaikan Cukai Rokok Melegakan Pelaku Industri
Pembatalan kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok oleh pemerintah direspons positif sejumlah pelaku industri. Hal tersebut dinilai melegakan dan sesuai seperti yang diharapkan industri dan pelaku usaha.
Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Ismanu Soemiran menyatakan para pengusaha rokok mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut. Pemerintah memutuskan tidak menaikkan cukai hasil tembakau pada 2019 sehingga penghitungan akan tetap menggunakan tingkat cukai yang ada hingga 2018.
"Kami menghargai keputusan pemerintah, dan intinya hal ini sesuai dengan permohonan yang kami inginkan dan ini sejalan dengan keinginan industri," kata Ismanu kepada Katadata.co.id, Senin (5/11).
(Baca: Cukai Rokok Batal Naik, YLKI: Pemerintah Abaikan Perlindungan Konsumen)
Menurutnya, Gappri sebelumnya telah menulis surat kepada Menteri Keuangan tertanggal 23 April 2018 perihal Usulan Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau 2019. Gappri juga telah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo melalui surat bernomor D.1018/GAPPRI/X/2018, tertanggal 22 Oktober 2018, perihal Kebijakan Cukai Hasil Tembakau ke Depan Membuat Gelisah Industri Kretek.
Dalam surat itu, selain meminta tidak diberlakukannya kenaikan cukai rokok, dua permintaan lain yang disampaikan ke Jokowi adalah agar tidak adanya simplifikasi perhitungan cukai rokok yang menggabungkan golongan rokok sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM).
Selain itu, Gappri juga meminta pemerintah membatasi dan memberantas rokok illegal dan status quo kebijakan. Dengan berbagai dukungan yang telah diberikan kepada industri kretek nasional, pihaknya menyebut industri ini mampu mandiri secara ekonomi, mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta mampu melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk petani tembakau, cengkeh dan pekerja.
“Gappri berharap regulasi untuk kretek untuk industri dalam negeri, tidak mengadopsi asing justru mengutamakan kepentingan nasional," ujarnya.
Senada dengan Gappri, Direktur Urusan Fiskal dan Eksternal PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) Elvira Lianita pun menuturkan keputusan pemerintah untuk tidak menaikan cukai rokok dan harga jual eceran (HJE) pada 2019 mencerminkan upaya pemerintah yang yang telah mempertimbangkan seluruh aspek terkait industri hasil tembakau nasional. "Khususnya pertimbangan jutaan masyarakat Indonesia yang mata pencahariannya bergantung pada industri ini," ujar Lianita kepada Katadata.co.id.
Meski begitu, dia enggan berkomentar lebih lanjut terkait kebijakan ini maupun rencana perusahaan kebijakan tersebut dibatalkan."Kami masih menunggu peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengatur aturan cukai pada 2019," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut batalnya penerapan cukai rokok satu sisi memberi dampak positif, seperti menguatnya pasar saham yang turut berdampak terhadap penguatan rupiah.
